Advetorial

DPRD Bangka Barat Mengesahkan Perda Demi Kesejahteraan Masyarakat

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Kamis (11/7).

DPRD Bangka Barat Mengesahkan Perda Demi Kesejahteraan Masyarakat
ist/DPRD Bangka Barat Mengesahkan Perda Demi Kesejahteraan Masyarakat
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Kamis (11/7). 

BANGKAPOS.COM--DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason II, Kamis (11/7).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangka Barat, Drs Samsir didampingi Bupati Bangka Barat Markus, SH, Sekda Drs H Yunan Helmi, M.Si, Wakil Ketua I H Badri Syamsu, SE, Wakil Ketua II Medi Hestri, S.Ag, Sekwan Amir Hamzah, S.Sos dengan peserta rapat Anggota DPRD Babar, Forkopimda, Pimpinan BUMN/BUMD dan OPD Pemkab Babar.

Rapat Paripurna ini menyampaikan empat Raperda diantaranya Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Kumulatif Terbuka Tahun 2019, Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tahun 2019, Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Kumulatif Terbuka Tahun 2019 ini pemerintah daerah menyampaikan empat rancang­an peraturan daerah yang meliputi Raperda tentang badan penanggulangan bencana daerah, Raperda tentang badan permusyawaratan desa, Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Sejiran Setason dan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya, Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Tahun 2019. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama DPRD mengesahkan tiga raperda menjadi perda terdiri dari Raperda tentang pengelolaan zakat, Raperda tentang retribusi izin mendirikan bang­unan dan Raperda tentang pengelolaan cagar budaya.

Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan paparan singkat terkait ketiga Raperda yang telah disahkan tersebut.
Zakat menurut Markus merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu dibutuhkan perlindungan dan pembinaan melalui Perda Pengelolaan Zakat.

“Untuk mewujudkan itu, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

Pemda berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan peng­elola zakat,” kata Markus.

Untuk Perda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Markus mengatakan pungu­tan retribusi atas pelayan IMB digunakan Pemda untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberi izin.

Sedangkan Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, dia mengatakan, untuk menjamin eksistensi cagar budaya, diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah, mengingat cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbarui.

Halaman
12
Penulis: iklan bangkapos
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved