Berita Pangkalpinang

KSOP Hentikan Pengiriman Zirkon, Deddy Yulianto Sebut Gubernur Harus Bertanggung Jawab

Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam menghentikan aktivitas pemuatan 18.000 ton zirkon

KSOP Hentikan Pengiriman Zirkon, Deddy Yulianto Sebut Gubernur Harus Bertanggung Jawab
BANGKA POS/RESHA JUHARI
PENGIRIMAN PASIR ZIRKON - Aktifitas mengisi muatan pasir zirkon dari truk ke dalam kapal tongkang yang ada di kawasan Pelabuhan Pangkalbalam yang dilakukan pada Senin (8/7/2019). Puluhan mobil truk yang berisi muatan pasir zirkon tampak memenuhi pelabuhan itu. BANGKA POS/RESHA JUHARI 

BANGKAPOS.COM-- Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam menghentikan aktivitas pemuatan 18.000 ton zirkon  ke dalam tongkang di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Selasa (9/7/2019) lalu. Pasalnya disinyalir belum lengkap persyaratan.

Beberapa dokumen yang belum lengkap antara lain SKP awal, jumlah barang, laporan hasil survei, bukti setor pajak, dan SKP akhir.

Diakui PH KSOP Pangkalbalam Hasolan Siregar hingga saat ini pihaknya belum terima kelengkapan dokumen dari agen pemilik mineral ikutan timah Zirkon, Jum'at (12/7/2019).

"Belum ada sampai sekarang, kita juga masih tunggu kelengkapan dokumen dari agen," ungkap Hasolan saat ditemui bangkapos.com di ruang kerjanya.

Dikatakanya pihak agen yang mengirim zirkon diketahui belum melengkapi berkas dan menurut informasi saat ini masih berupaya mengurus dokumen di Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung.

"Ya informasi mereka masih ngurus dokumen itu disana, kita juga tidak bisa memastikan kapan dokumen kelengkapan itu keluar. Paling penting kapal muatan itu tidak bisa keluar kalau belum ada dokumen lengkap," kata Hosolan.

Tanpa Koordinasi

Buntut dari aktivitas bongkar muat mineral ikutan berupa zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam, Senin (8/7/2019) lalu, hubungan DPRD Babel dan Pemprov Babel seakan tanpa koordinasi.

DPRD Babel menyatakan, pengiriman mineral ikutan timah dari luar Babel diatur melalui Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah.

Kemudian secara teknis pelaksanaan dituangkan melalui Pergub Babel, sehingga tata kelola mineral ikutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

Halaman
123
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved