Supendi: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pemprov Babel Meningkat

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan bahwa

Supendi: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pemprov Babel Meningkat
IST/Imeldarina Ginting
Kegitan evaluasi Serapan Keuangan dan Fisik APBD dan APBN hari ini di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Supendi: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pemprov Babel Meningkat

BANGKAPOS.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan bahwa nilai IKPA Pemprov Babel semester I tahun ini meningkat.

Secara total peningkatan ini dapat dilihat dari total nilai kinerja pada tahun 2018 yakni 83,37 sedangkan tahun 2019 telah mencapai 84,69.

Hal ini dikatakan beliau saat menghadiri Rapat Pimpinan Evaluasi Serapan Keuangan dan Fisik APBD dan APBN hari ini di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Pencapaian ini perlu dipertahankan, untuk saat ini Dinas Pekerjaan Umum menduduki peringkat pertama dengan pencapaian 60 %.Namun bagi beberapa OPD yang masih belum ini masih dapat dilakukan percepatan realisasi" ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Supendi mengharapkan agar setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memonitoring realisasi fisik dan keuangan secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) apabila terdapat kendala dalam pelaporannya.

"Terdapat beberapa permasalahan yang sering kita temui misalnya belum memenuhi persyaratan teknis, ketidaksesuaian juknis dengan rencana kegiatan, keterlambatan penyampaian juknis, keterlambatan persyaratan lelang, perubahan metode, serta peralihan status lahan yang belum selesai" ungkapnya

Berkenaan dengan hal tersebut, Wagub Abdul Fatah mengatakan bahwa rapat ini merupakan upaya untuk mencapai tertib administrasi pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah demi kelancaran APBD dan APBN tahun 2019.

"Maka dari itu, sesuai salah satu himbauan tadi, agar setiap OPD mendaftarkan bendaharanya untuk mengikuti sertifikasi" katanya.

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved