Berita Pangkalpinang

Kemenkes RI Turunkan Tipe Sejumlah Rumah Sakit di Babel, Ini Kata Ombudsman

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi standar Kemenkes dalam melakukan review

Kemenkes RI Turunkan Tipe Sejumlah Rumah Sakit di Babel, Ini Kata Ombudsman
Bangkapos/Edwardi
Foto Rumah Sakit Provinsi (RSP) Dr Ir Soekarno Babel menjadi satu dari sekian rumah sakit di Babel yang diturunkan tipenya oleh Kemenkes RI. Hasil review terbaru Kemnekes RI ada penurunan tipe di lima rumah sakit, yakni RSP Babel, RS Almah, RSJ Babel, RSU Basel, dan RS Muhaya. 

BANGKAPOS.COM - Plt Kepala Ombudsman Babel, Prana Susiko mengatakan, penurunan tipe sebuah rumah sakit (RS) jelas berpengaruh terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RS. Hasil review terbaru Kemnekes RI ada penurunan tipe di lima rumah sakit, yakni RSP Babel, RS Almah, RSJ Babel, RSU Basel, dan RS Muhaya.

Pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi standar Kemenkes dalam melakukan review. Ini adalah kewenangan Kemenkes RI.

Hanya saja Prana mengatakan, selama ini memang ada beberapa laporan yang disampaikan ke Ombudsman RI Babel.

"Utamanya terkait layanan yang diberikan ke pasien. Namun semua laporan tersebut sudah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian di Ombudsman," kata Prana, Rabu (17/7/2019).

Secara umum, Ombudsman menilai ada sejumlah hal yang perlu dibenahi oleh rumah-rumah sakit di Babel. Pertama, terkait kualitas SDM yang dimiliki.

"Karena mengacu ke UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. SDM penyelenggara layanan harus memahami standar2 layanan publik, sehingga pengguna layanan (masyarakat) merasa dilayani dengan baik," kata Prana.

Kemudian kedua, pemenuhan dan pemanfaatan standar layanan publik masing- bidang di RS. Contoh, terkait kepastian biaya, waktu layanan, dan lainnya.

"Selain harus dipenuhi, juga ditaati & diinformasikan secara jelas ke masyarakat (keluarga pasien)," kata dia.

Ketiga, ketersediaan sarana pengaduan internal di RS. Tidak cukup hanya menyediakan kotak saran, tapi harus juga dilengkapi dengan mekanisme dan penanggungjawab penanganan pengaduan internal.

Lalu ke empat, khusus RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus diperjelas mana layanan yang ditanggung dan tidak dalam pengobatannya.

"Informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan RS kepada masyarakat terkait layanan yang ditanggung dan tidak harus sama. Ini agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," ucap Prana.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved