Berita Pangkalpinang

Dindikbud Kumpulkan Unsur Terkait Bahas Evaluasi Pelaksanaan PPDB

Selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), hanya menerima kurang dari lima laporan resmi mengenai pengaduan masyarakat

Dindikbud Kumpulkan Unsur Terkait Bahas Evaluasi Pelaksanaan PPDB
Bangkapos/irakurniati
Rapat koordinasi Dinas pendidikan dan kebudayaan bersama ombudsman, DPRD Pangkalpinang, tim saber pungli dan unsur terkait, Jumat (19/7/2019) 

BANGKAPOS.COM - Plt. Kepala perwakilan ombudsman Bangka belitung, Prana Susiko, menuturkan selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), hanya menerima kurang dari lima laporan resmi mengenai pengaduan masyarakat, di antaranya zonasi dan mutasi orang tua.

Namun, pihaknya banyak menerima laporan secara informal melalui whatsapp maupun media ombudsman terkait anak yang sudah masuk radius jarak tetapi gagal karena persaingan nilai USBN.

Prana mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan solusi yang dilakukan kepada anak yang pada saat itu belum terakomodir.

Selain itu, adanya desas desus jual bangku atau titip-menitip dalam pendaftaran PPDB, namun belum ada laporan resmi terkait ini.

"Sejauh ini belum ada laporan meski ada desas desus nya. Kami harap nya dengan ada nya sistem zonasi ini dapat meminimalisir bahkan mengurangi jual beli atau titip menitip bangku. Sama-sama kita awasi dan pantau untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kita," ujar Prana, ditemui usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang serta unsur terkait, Jumat (19/7/2019).

Dia menyebut, mengacu pada Permendikbud apabila jarak rumah tidak satu zona dengan sekolah, kepala sekolah berhak tidak menerima anak tersebut. Namun apabila masih tetap dilakukan dan ombudsman mendapati laporan resmi terkait hal tersebut, kepala sekolah akan dipanggil dan diperiksa.

Ada tahapan pemberian sanksi yang dilalui untuk melihat sejauh mana kesalahan yang diperbuat, mulai dari tahap korektif hingga direkomendasikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Pangkalpinang, Iwansyah, mengklaim, sejauh ini pelaksanaan PPDB aman terkendali. Semua siswa yang mendaftar dapat tertampung secara menyebar pada sekolah yang ada di Pangkalpinang.

Pihaknya berupaya mengakomodir siswa yang radius rumahnya dekat dengan sekolah namun gagal karena nilai USBN yang rendah.

"PPDB aman terkendali lah. Tidak semua sekolah menambah rombel. Ada beberapa saja yang menambah rombel. Mereka hanya menambah kapasitas, misalnya dari siswa 30 menjadi 35 siswa dalam satu kelas. Ini karena efek PPDB, apa boleh buat . Kita hanya berusaha mengakomodir semua siswa agar tertampung di sekolah," ujar Iwansyah.

Meski ada penambahan kapasitas, namun sekolah diperbolehkan menerima lebih dari 40 siswa per kelas.

Hal ini akan menimbulkan suasana belajar yang dinilai tidak lagi kondusif dan tentunya berpengaruh pada kekurangan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Selebihnya, menurut Iwansyah, PPDB berjalan lancar dan pihaknya mengumpulkan unsur terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan tersebut.

(bangkapos.com / ira kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved