Advetorial

Empat Kabupaten Selesai Bahas Perda RZWP3K

DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali menggelar rapat pembahasan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Empat Kabupaten Selesai Bahas Perda RZWP3K
ist/Empat Kabupaten Selesai Bahas Perda RZWP3K
DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali menggelar rapat pembahasan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di ruang badan musyawarah kantor DPRD Provinsi Babel, Selasa (23/7). 

BANGKAPOS.COM-- DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali menggelar rapat pembahasan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di ruang badan musyawarah kantor DPRD Provinsi Babel, Selasa (23/7/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, yang didampingi oleh wakil ketua DPRD Toni Purnama, dan Ketua Pansus Perda RZWP3K, Adet Mastur.

Kabupaten yang diundang yakni Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, namun yang terlihat hadir pada hari ini hanya Bupati Bangka Barat Markus, sedangkan Bupati Bangka tidak hadir.

Ketua Pansus, Adet Mastur mengatakan pihaknya bersyukur ada beberapa kesepakatan seperti
beberapa daerah tambang yang dihilangkan, seperti usulan di daerah Teluk Kelabat Bangka Barat. Akan tetapi kesepakatan ini masih harus dilakukan konsultasi teknik di Jakarta yang melibatkan semua kementerian.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan dan usulan kita ini bisa diakomodir oleh pusat. Yang penting daerah sepakat dulu apa saja yang menjadi usulan," ujar Adet, Selasa (23/7/2019) seusai rapat.

Lebih lanjut ia mengatakan jika daerah di Bangka Barat yang akan dihilangkan zonasi pertambangan adalah daerah Teluk Kelabat, Tanjung Kalian, Pantai Sangau, Tempilang, dan Belo Laut. Mulai dari 0-12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Adet menambahkan sejauh ini sudah ada empat provinsi yang diselesaikan oleh pansus, seperti di Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang, dan hari ini dari Kabupaten Bangka Barat.

Untuk di Bangka Barat sendiri dari 69 IUP timah, Adet mengakui sudah lebih dari setengah IUP tersebut dihilangkan, hal ini karena pansus akan mensinkronkan dengan kegiatan yang berada di bibir pantai, seperti pelabuhan.
Adet menambahkan banyaknya IUP timah yang dihilangkan, nantinya akan dipindahkan menjadi daerah budidaya ikan dan daerah tangkap. Dan setiap daerah akan berbeda perubahannya, seperti di Tempilang yang nanti akan dijadikan daerah konservasi, sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Bupati Bangka Tak Hadir
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bangka pada saat rapat pembahasan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Didit menegaskan Bangka Barat dan Bangka bisa bersinergi, namun dikarenakan bupati Bangka tidak hadir sehingga DPRD enggan untuk membahas hal tersebut.

Ia pun menyampaikan kekecewaannya atas ketidak hadiran bupati Bangka, dikarenakan ia membutuhkan pengambil keputusan yang hadir agar bisa dipertanggung jawabkan hasil pembahasannya, karena cepat atau lambatnya perda tergantung dengan bupati.

"Tergantung bupati, jangan salahkan DPRD dan gubernur lagi dong kalau terlambat, yang selama ini disalahkan DPRD, gubernur. Sekarang provinsi sudah membuka ruang," tegas Didit.

Halaman
12
Penulis: iklan bangkapos
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved