Berita Pangkalpinang

Hanya 10 Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban di Babel Pada LPSK RI

Berdasarkan data permohonan perlindungan saksi dan korban di Babel adalah paling kecil dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Hanya 10 Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban di Babel Pada LPSK RI
BANGKA POS / DEDY Q
Ketua LPSK RI Hasto Atmojo di Kantor Gubernur Babel, Rabu (24/7/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Hasto Atmojo mengatakan berdasarkan data permohonan perlindungan saksi dan korban di Babel adalah paling kecil dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hanya ada 10 permohonan dalam tiga tahun terakhir.

Riinciannya, 2017 sebanyak 3 permohonan, 2018 (1 permohonan), dan 2019 (3 permohonan). Mayoritas permohonan perlindungan adalah terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kecilnya permohonan dari Babel menjadi pertanyaan pihaknya saat berniat membuka kantor perwakilan. Apalagi tindak kejahatan di Babel pun dinilai kecil dibanding provinsi lain.

Karena itu kemudian LPSK RI meminta masukan dan saran mengenai rencana keberadaan LPSK RI di Babel dan dibahas pada Forum Group Discussion (FGD) bersama pihak terkait yang digelar di ruang Tanjungpendam, Kantor Gubernur, Rabu (24/7/2019).

Tetapi, menurut Hasto, kecilnya permohonan bisa jadi disebabkan karena adanya ketakutan ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai keberadaan LPSK.

"Ini hukum alam, data statistik ataupun kualitatif ini seperti fenomena gunung es. Ini sangat mungkin karena belum mengenal LPSK dan orang tidak tahu ke mana, dan kedua karena besarnya rasa takut orang memberikan kesaksian," ucap Hasto di sela FGD.

Dia mengapresiasi jika kemudian Gubernur Babel Erzaldi Rosman meminta LPSK RI membuka kantor perwakilan di Babel.Saat ini LPSK RI telah mengajukan pembukaan sembilan kantor perwakilan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

Negeri Serumpun Sebalai akan menjadi usulan ke-10 pendirian kantor perwakilan, menyusul sembilan provinsi lainnya yang telah diusulkan terlebih dahulu.

"Sampai sekarang memang belum ada kantor perwakilan LPSK di Indonesia. Kami baru mengajukan sembilan calon kantor perwakilan, dan Babel akan menjadi yang ke-10," kata Hasto.

Layanan LPSK bukan hanya berupa perlindungan, melainkan juga layanan bantuan kepada saksi maupun korban seperti rehabilitasi medis, psikologis, dan rehabilitasi psikosial. Masyarakat bisa mengajukan permohonan langsung, ataupun melalui keluarga, kepada LPSK RI, dan mendapatkan layanan secara gratis.

Ada sembilan kasus yang dipriortiaskan LPSK, yang beberapa di antaranya pelanggaran HAM berat, terorisme, narkotika, perdagangan orang, kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, TPPU, kekerasan atau penganiayaan berat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemprov terkait rencana pembukaan kantor perwakilan ini," kata Hasto.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah merespons positif rencana LPSK RI. Dia berharap LPSK RI nantinya bisa betul-betul membantu masyarakat.

"Selama ini kan untuk perlindungan saksi dan korban baru di tataran pusat saja, memang belum ada untuk di daerah," kata Fatah

(Bangka Pos / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved