Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan dibentuk di Babel

Gubernur Erzaldi berinisiatif untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membentuk kantor perwakilan di Bangka Belitung

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan dibentuk di Babel
BANGKA POS / DEDY Q
Ketua LPSK RI Hasto Atmojo di Kantor Gubernur Babel, Rabu (24/7/2019). 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan dibentuk di Babel

BANGKAPOS.COM - Gubernur Erzaldi berinisiatif untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membentuk kantor perwakilan di Bangka Belitung, meskipun angka laporan tindak kejahatan di Babel adalah yang terendah di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo pada saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Tupoksi dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di ruang tanjung pendam, kantor gubernur, Rabu (24/07).

Dengan inisiatif pembentukan kantor LPSK di Babel ini, Ia mengapresiasi langkah gubernur Babel. Namun saat ini baru dalam tahap pengajuan kepada Kemenpan RB.

“Saya optimis akan diberikan izin, karena dukungan gubernur sangat signifikan,” terang Hasto.

Layanan LPSK tersebut merupakan layanan dan bantuan kepada saksi dan korban dan juga mencakup layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, maupun rehabilitasi psiko sosial. Pada layanan psiko sosial, LPSK bekerjasama dengan instansi lain.

“Perlindungan psiko sosial, misal ada satu keluarga yang kepala keluarganya meninggal karena tindak pidana, kemudian keluarga ini kehilangan income. Sehingga LPSK harus menghubungkan dengan instansi lain  agar keluarga ini bisa pulih kekuatan sosialnya, kemampuan ekonominya,” jelas nya.

Dalam upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan menyalurkan anggota keluarga ke Balai Latihan Kerja, atau berupa bantuan modal usaha.

Lebih jauh Ia mengungkapkan bahwa minimnya laporan di beberapa daerah terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih belum banyak orang yang tahu mengenai LPSK, dan juga kemungkinan masih besarnya rasa takut orang dalam memberikan kesaksian pada beberapa kasus dimana saksi atau korban berhadapan dengan seseorang yang lebih superior dari mereka.

Berbagai kasus yang dapat didampingi oleh LPSK berjumlah kurang lebih 809 kasus prioritas, diantaranya adalah; kasus pelanggaran HAM yang berat, terorisme, narkotika, perdagangan orang (trafficking), kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, pencucian uang, dan penganiayaan berat.

Dalam hal pelaporan kepada LPSK, Hasto menjelaskan, pelaporan dapat dilakukan langsung oleh saksi maupun korban, keluarga, maupun pendampng penasihat hukum, dan juga rekomendasi dari penegak hukum untuk mendapatkan pendampingan.

Setelah diadakaannya FGD, LPSK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi agar mendapatkan tempat terlebih dahulu berupa bangunan gedung LPSK. Yang diharapkan dengan adanya bangunan gedung LPSK maka akan mempermudah proses di Kemenpan RB.

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved