Provinsi Bangka Belitung Panen Penghargaan

Penghargaan ini tidak hanya sekedar prestasi saja, namun ini merupakan bentuk evaluasi/pembinaan

Provinsi Bangka Belitung Panen Penghargaan
Diskominfo Babel/Lisia Ayu
Provinsi Bangka Belitung Panen Penghargaan 

BANGKAPOS.COM--Setelah Hari Jum'at yang lalu Provinsi Bangka Belitung didapuk menjadi salah satu nominator pada ajang KPAI Award dengan kategori Pemerintah Daerah yang berkomitmen terhadap upaya perlindungan anak, kini Provinsi Bangka Belitung kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas penilaian kelembagaan kepada unit layanan perlindungan perempuan dan anak yakni Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)  Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Bangka Belitung.. Penghargaan akan diserahkan pada Selasa malam, bertempat di hotel Four Points Kota Makasar bertepatan dengan malam peringatan Hari Anak Nasional 2019. 

Terdapat enam aspek yang menjadi indikator penilaian yaitu kebijakan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan inovasi yang semuanya tercantum dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Kepala DP3ACSKB Susanti menegaskan, penghargaan ini tidak hanya sekedar prestasi saja, namun ini merupakan bentuk evaluasi/pembinaan dari KPPPA terhadap kelembagaan UPTD PPA baik di provinsi/kab/kota agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan penghargaan ini dapat menyemangati Dinas PPA kab/kota di Babel untuk segera membentuk UPTD PPA,” imbuhnya.

Sesuai SK Menteri PPPA Nomor 221/Tahun 2019, UPTD PPA Provinsi Kepulauan Babel meraih peringkat ke-3 setelah Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta dengan perolehan poin 76,65.

“Dari semua indikator yang dievaluasi, UPTD PPA Babel sudah cukup baik, keunggulan kita adalah pada indikator kebijakan pelayanan yang sudah memenuhi PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik dan kekurangan kita karena belum tersedia rumah perlindungan yang dikelola sendiri oleh DP3ACSKB," jelas Kepala UPTD PPA, Martina. 

Kedepannya Kementerian PPA RI berharap agar hasil evaluasi ini dapat ditindaklajuti oleh semua Dinas PPA Provinsi/Kab/Kota untuk memperbaiki  kekurangan yang ada sesuai persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 dan semoga dapat menginspirasi provinsi/kab/kota untuk segera membentuk UPTD.

(Diskominfo Babel/ Lisia Ayu)

Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved