Benarkah Ini Nama-nama Calon Menteri Jokowi dari Gerindra? Begini Jelasnya

Benarkah Ini Nama-nama Calon Menteri Jokowi dari Gerindra? Begini Jelasnya . . .

Tribunnews.com/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat bertemu calon presiden Prabowo Subianto usai sama-sama mencoba kereta MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Joko Widodo yang ditetapkan sebagai calon presiden terpilih pada pemilihan presiden 2019. Tribunnews/Jeprima 

Apalagi kata dia, jika benar-benar Gerindra ingin memperoleh kursi Ketua MPR RI.

Jokowi Benarkan Ibu Kota Dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, Agustus Pengumuman Resmi Detail Lokasi

"Gerindra memang perlu masuk ke koalisi Jokowi jika ingin menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR akan ditentukan melalui paket. Itu berarti koalisi Jokowi akan satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini pekan lalu.

Selain itu kemungkinan dapat tambahan kursi di kabinet tentu lebih menguntungkan bagi Gerindra ke depannya.

Selain itu dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat akan menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.

"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya menunjukkan sikap bahwa Gerindra dianggap lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat untuk bergabung," jelas Djayadi Hanan.

Dia memperkirakan, alasannya Gerindra lebih dinilai PDI Perjuangan konsisten sikapnya dibandingkan PAN.

Begini Kabar Rumah Tangga Limbad & Istri Mudanya yang Cantik, Sebelumnya Sempat Dikabarkan Poligami

"Sementara dengan Demokrat, PDI Perjuangan mungkin segan untuk memberikan panggung bagi AHY kalau bergabung dengan Jokowi," ucap Djayadi Hanan.

Dari luar koalisi

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa saja diisi oleh kader di luar partai politik pendukung mereka pada Pilpres 2019.

Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Bisa tentu berasal dari partai politik yang menjadi pendukung dia. Tapi, bukan tidak mungkin juga bisa beliau mengambil dari luar partai pendukung," ujar Akbar di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (28/7/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Halaman
1234
Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved