Bahas Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019, Pemprov Babel Gelar Rakor

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019 yang diselenggarakan

Bahas Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019, Pemprov Babel Gelar Rakor
Istimewa
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019 yang diselenggarakan di ruang rapat Pulau Ketawai Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jum'at (02/08). 

Bahas Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019, Pemprov Babel Gelar Rakor

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019 yang diselenggarakan di ruang rapat Pulau Ketawai Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jum'at (02/08).

Rencana Aksi Bela Negara merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Adapun tujuan Inpres adalah untuk menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara agar menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi dan masif.

Kabid Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kep. Babel, Supianto mengatakan Bela Negara dilakukan karena adanya ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar. Selain itu, Bela Negara dilakukan agar negara memiliki daya saing serta sehingga dapat menjadi Negara yang makmur.

"Secara tidak sadar, kita sebagai Warga Negara sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Bela Negara, bagaimana kita mempertahankan NKRI, baik itu dari sisi ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya," ungkap Supianto pada saat membuka Rakor.

Menurut Supianto, implementasi Rencana Aksi Bela Negara yang dilakukan, akan dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Rencana sendiri sudah ada di dalam dokumen program dan kegiatan di Perangkat Daerah. Sedangkan untuk aksi merupakan output dari program dan kegiatan, yang bentuknya seperti Sosialisasi, Diskusi, FGD dan Surat Himbauan.

"Pemerintah Pusat melakukan tahap harmonisasi, sedangkan Pemda melakukan tahap internalisasi, yang dapat berupa diklat, sosialisasi, diseminasi sampai ke tahap aksi gerakan, Kesbangpol sendiri sudah melakukan berbagai hal," ungkapnya.

Untuk tahap aksi gerakan, dicontohkan Supianto terkait ancaman kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, wabah penyakit dan kemiskinan, aksi yang dapat dilakukan seperti gerakan penanaman pohon.

"Terkait aksi penanaman pohon dapat dilaksanakan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas ESDM, gerakan itu yang akan kita laporkan terkait upaya yang dilakukan dalam Bela Negara," ungkapnya.

Senada dengan Supianto, Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kep. Babel, Gusdinar mengatakan, selama ini secara tidak sadar, kegiatan Bela Negara sudah dilakukan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk itu perlu dilakukan inventarisir, di rekap dan dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

"Kegiatan sehari-hari di Kantor, baik rutin maupun tidak rutin sudah kita laksanakan, ini yang perlu invertarisir, rekap dan laporkan kepada KSP, untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan pada 2018 dan 2019," ungkapnya.

Terkait deadline pelaporan, Kasubbid Sosbud dan Pemerintahan II, Bappeda Kep. Babel, Dwi Wulan Yanu menambahkan, laporan yang akan disampaikan kepada KSP adalah laporan B09 dan B12. Untuk laporan B09 akan dilaporkan pada 28 September 2019 sampai 5 Oktober 2019. Sedangkan untuk laporan B12 akan dilaporkan dari 28 Desember sampai 5 Januari 2020.

"Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengumpulkan laporan B09 sebelum tanggal 28 September, hal ini karena Bappeda dan Kesbangpol akan melakukan verifikasi, apakah laporan sudah sesuai dengan format dan sudah lengkap," harapnya.

Penulis & Foto : Rizky Fitrajaya

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved