Berita Sungailiat

Keruk Tanah Puru di Hutan Produksi Tanpa Ijin, Diduga Buat Proyek Jalan Pakai Cara Nakal

Aktivitas penambangan atau pengerukan tanah puru di areal kawasan hutan produksi (HP) terjadi lagi

Keruk Tanah Puru di Hutan Produksi Tanpa Ijin, Diduga Buat Proyek Jalan Pakai Cara Nakal
ist
Tampak Tim Satpol PP tiba di lokasi pengerukan tanah puru di Kelurahan Matras Sungailiat Bangka, Jumat (2/8/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Aktivitas penambangan atau pengerukan tanah puru di areal kawasan hutan produksi (HP) terjadi lagi.

Tanah puru itu diduga dijual kembali untuk kepentingan proyek jalan, demi mencari keuntungan pribadi. 

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman kepada Bangka Pos, Jumat (2/8/2019) menjelaskan kronologis ungkap kasus yang mereka lakukan. "Pengerukan tanah puruh di Kelurahan Matras di hutan produksi.(HP)," kata Suherman.

Bermula saat Tim Satpol Bangka menerima laporan warga yang menyebut terjadi aktivitas pengerukan tanah puru secara besar-besaran di lokasi, tak jauh dari Pantai Matras Sungailiat.

Pengerukan menggunakan alat berat dan diangkut menggunakan sejumlah truk ke tempat lain, diduga untuk kepentingan proyek.

Sayang penertiban diduga bocor karena saat Tim Pol PP Bangka tiba di lokasi, para penambang atau pengeruk dan pengangkut tanah galian, menghilang.

"Ketika mendapat laporan, kami langsung ke lokasi pengerukam. Begitu sampai di lokasi teryata tidak ada lagi kegiatan, sudah kosong dan truk-truk pengangkut tanah pada lari (terlihat menghindar saat lihat Pol PP)," katanya.

Suherman mengimbau agar pengerukan dilakukan sesuai aturan. Sebab jika terbukti melanggar, maka sanksinya dapat kenakan pidana.

"Kita cuma mengimbau agar tidak melakukan pengerukan tanah dibawa keluar. Dan informasi, jika utuk kegiatan penembokan jalan proyek jangan sampai kegiatan proyek pemerintah menggunakan hasil tanah yang tidak ada ijinnya," katanya.

Apalagi pengerukan tanah puru diatur oleh peraturan daerah (Perda), yaitu pihak penambangan atau pengeruk tanah harus bayar retribusi ke pemerintah daerah.

"Pengerukan tanah ini harus bayar retribusi galian. Silakan diurus ijinnya kalau mau mengeruk kembali, dan harus bayar retribusi untuk PAD Kabupaten Bangka," tegas Suherman. (Bangkapos/Ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved