Berita Pangkalpinang

Kepala BKPSDM Babel Sayangkan Pelaporan ASN ke Polda: Seharusnya Tabayun Dulu

Gubernur Erzaldi dilaporkan ke Polda Babel karena sejumlah ASN merasa tidak puas di-nonjob-kan dan merasa dipermalukan pada pelantikan kemarin.

Kepala BKPSDM Babel Sayangkan Pelaporan ASN ke Polda: Seharusnya Tabayun Dulu
Bangka Pos/Krisyanidayati
Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel, Sahirman Jumli. 

BANGKAPOS.COM-- Kepala BKPSDM Kepulauan Bangka Belitung Sahirman Jumli menyayangkan adanya aksi sejumlah ASN pemprov yang melaporkan Guberner Babel Erzaldi Rosman pasca pelantikan ratusan pejabat eselon III, IV, dan jabatan fungsional, Senin (5/8/2019).

Gubernur Erzaldi dilaporkan ke Polda Babel karena sejumlah ASN merasa tidak puas di-nonjob-kan dan merasa dipermalukan pada pelantikan kemarin.

Meskipun pelaporan itu adalah hak para ASN tersebut, menurut Sahirman, seharusnya permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu di tingkat internal pemprov.

"Seharusnya kalau ia mengerti cara kerja ASN, ketika tidak puas dengan kebijakan pimpinan, jangan melapor ke eksternal dulu, tabayun dulu, konfirmasi dulu ke BKPSDM," kata Sahirman menjelaskan kisruh ini panjang lebar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/8/2019).

Dia mengatakan, para ASN yang tak puas ini sebenarnya belum di-nonjob-kan. Belum ada SK bahwa mereka di-nonjob.

"Status mereka off dulu, jabatan mereka diisi oleh yang punya sertifikat," ujar Sahirman.

Menurut Sahriman, ada sejumlah alasan kenapa mereka diundang pada pelantikan kemarin. Pertama, mendengarkan nasihat dan arahan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kedua undangan pelantikan, ketiga nasihat kepada sejumlah ASN yang tidak apel pada senam Jumat (2/8/2019) lalu, dan keempat arahan mengenai syarat sertifikat barang dan jasa.

Sahriman menyatakan, tidak ada niatan gubernur untuk mempermalukan para ASN ini saat pelantikan kemarin.

"Karena mereka diundang itu untuk dilantik dan untuk mendapatkan pengarahan dan nasihat," ujarnya.

Terkait syarat sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi eselon III dan IV ini, Sahriman mengatakan, kebijakan tersebut sudah disampaikan sejak Februari dan Maret 2019 lalu.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved