Sudah Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Pengacara Ini Minta Penyelenggara Pemilu Babel Kooperatif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Betinten telah melaporkan penyelenggara pemilu di Babel yakni Bawaslu dan KPU Bawaslu Babel ke Bareskrim Polri

Sudah Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Pengacara Ini Minta Penyelenggara Pemilu Babel Kooperatif
istimewa
Penasehat Hukum LSM Betinten saat menyampaikan laporan di Bareskrim Polri.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Betinten telah melaporkan penyelenggara pemilu di Babel yakni Bawaslu dan KPU Bawaslu Babel ke Bareskrim Polri, Jumat (8/8/2019).

Kuasa Hukum Suryadi, LSM Betinten, Riesqi Rahmadiansyah dari kantor Advokat Pro Rakyat kepada bangkapos.com menjelaskan bahwa pihaknya akan berbagai upaya dalam menyelesaikan perkara ini.

"Semua jalur untuk melaporkan, apakah itu kejahatan, kesalahan administrasi akan kita tempuh. Baik itu secara pidana ke Bareskrim maupun administrasi pemilu ke DKPP," ujar Riesqi kepada bangkapos.com, Sabtu (9/8/2019).

"Kita juga akan mendorong untuk pengawalan prosea hukum di Bareskrim," tegasnya.

Sementara itu terkait pihak-pihak terkait yang dilaporkan kata Riesqi agar bisa kooperatif dalam mengikuti proses hukumnya nanti.

Jangan sampai pihak terkait, KPU Babel dan Bawaslu Babel yang dilaporkan ini menyepelekan atau tidak mau mentaati proses hukum yang berlaku.

"Mereka harus bertanggungjawab. Salah satu bukti yang kita lampirkan adalah adanya ketidakseauian statemen KPU Babel dan Bawaslu," kata Riesqi.

"Bawaslu bilang tidak ada masalah, terkait dokumen seseorang yang diduga tidak sesuai dan melanggar tindak pidana pasal 263 atau 266, ataupun 264 pemalsuan keterangan dalam dokumen. Tapi mengapa kpu sendiri yang mengeliminir yang menyatakan orang ini tidak melakukan kecurangan atau kejahatan. Bukti ini kita tahunya ada pemalsuan keterangan dalam dokumen tersebut dalam jawaban KPU di tanggal10 Juli itu," jelas Riesqi.

Dalih apapun yang disampaikan oleh Bawaslu Babel maupun KPU Babel, yakni bekerja sudah maksimal tetap harus ada pertanggungjawabannya.

Akan tetapi bila ada tindakpidananya, tidak akan bisa dihapuskan begitu saja.

"Apapun dalihnya, jadi harus ada pertanggungjawaban mereka. Baik itu secara pidana maupun terhadap publik," kata Riesqi.

Karenanya penyelenggara Pemilu di Babel nantinya harus berhati-hati. Jangan sampai nanti ada yang ditetapkan sebagai caleg maupun pemenang pemilu, malah bermasalah secara hukum.

"Kita minta KPU juga harus serius dalam proses administrasi kedepannya. Yang jelas kejadian ini sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Jangan sampai proses berdemokrasi ataupun pemilu di Babel terus-terusan bermasalah. Ini yang tidak kita harapkan," ujarnya.

(bangkapos.com/ Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved