Berita Pangkalpinang

Didit Tepis Isu Miring Kerenggangan Hubungan DPRD dan Pemprov Babel Terkait Pemutihan IUP

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya, menepis isu miring jika ada kerenggangan hubungan antara DPRD dan Pemprov Babe

Didit Tepis Isu Miring Kerenggangan Hubungan DPRD dan Pemprov Babel Terkait Pemutihan IUP
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya. 

BANGKAPOS.COM-- Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya, menepis isu miring jika ada kerenggangan hubungan antara DPRD dan Pemprov Babel, dikarenakan tarik menarik soal Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang wacananya akan diputihkan lalu diatur kembali.

Ia mengatakan jika terkait kritik yang kerap dilontarkan oleh DPRD kepada Pemprov Babel, tak lain karena pengawasan yang memang menjadi tugas pokok DPRD.

"Gak mungkin lah kita melihat sahabat yang salah jalan kita biarkan, itu menjerumuskan namanya," ungkap Didit, Selasa (13/8) di ruang kerjanya.

Terkait IUP, permasalahannyamana saja IUP yang harus dihapus, jika IUP PT Timah TBk, maka yang berhak menghapus adalah negara, artinya kewenangan ada pada Kementerian BUMN dan Kementrian ESDM.

Sedangkan IUP swasta menurut Didit yang berhak menghapus adalah gubernur atas usulan bupati. Dalam hal ini menurutnya DPRD juga harus bersikap proposional dan objektif.

Ia kembali menjelaskan jika raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ini bukan untuk menghapus pertambangan, namun untuk menata kelola sektor pertambangan dengan melakukan transformasi ke sektor kelautan dan pariwisata.

Untuk progres raperda RZWP3K ini sendiri menurut Didit tinggal Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Ia memberikan contoh jika Bangka Barat akan membangun Pelabuhan Tanjung Kalian tetapi di depannya ada IUP swasta.

"Masa pelabuhan di depannya ada IUP, jika ada IUP yang swasta, kita minta bupati segera mengusulkan kepada gubernur untuk dihapuskan," tegas Didit.

Ia menambahkan jika raperda RZWP3K ini selesai, maka akan diuji lagi oleh 44 institusi, apakah sesuai dengan aturan atau tidak, sehingga penggodokan raperda ini harus sesuai aturan, bukan kepentingan politik.

"Masalahnya ini tidak rumit kok, tinggal kita mau tidak meninggalkan ego sektoral kita, kalau hanya pokoknya-pokonya ya susah," pungkas Didit. (Bangkapos.com/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved