Berita Sungailiat

Inspektorat Pemkab Bangka Audit Keuangan dan Administrasi Perusahaan Tambang Pengeruk Air Kantung

Kepala Inspektorat mengatakan mereka akan melakukan audit terhadap perusahaan tambang pengerukan pasir kuarsa di alur muara Air Kantung

Inspektorat Pemkab Bangka Audit Keuangan dan Administrasi Perusahaan Tambang Pengeruk Air Kantung
Dokumentasi Bangka Pos
Alur Muara Air Kantung Sungailiat yang tersisa 1 meter saja 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Inspektorat Kabupaten Bangka, Darius mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan tambang pengerukan pasir kuarsa di alur muara Air Kantung, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Jelitik Sungailiat.

"Hasil rapat kita kemaren dengan Sekda, OPD terkait dengan pihak Kejaksaan di sepakatilah dalam rangka permohonan pengurangan pajak, batuan mineral bukan logam pasir yang dikirim PT Pulomas untuk sementara dilakukan audit,"jelas Darius Kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Ia menjelaskan dilakukan audit terkait permohonan dari PT Pulomas untuk pengurangan pajak, sehingga dilakukan audit untuk pemeriksaan keuangan mereka.

"Untuk pengurangan pajak di perbolehkan, ada pasal perpajakan, dengan ada kreteria dan indikatronya, karena itulah kemudian, dilakukan audit. Pertama terkait dengan pengelolaan keuangan permohonan pajak tadi, pengurangan pasir yang mereka keruk terkait itu, bukan seluruh keuangan perusaan di audit, tetapi terkait kebutuhan pengurangan tadi, apa memang rugi, atau tidak ada untungnya, termasuk kegiatan operasional, upah, sewa tongkang kita lihat,"lanjutnya.

Salin pengelolaan keuangan mereka juga akan melakukan audit terkait administrasi PT Pulomas. Termasuk mereka akan melihat titik koordinat izin tempat perusahaan itu mengeruk pasir kuarsa.

"Terkait administrasi akan dilhat beberapa dokumen administrasi perizinan, masih berlaku atau tidak, kedua adanya tidak amdal lingkungan masih berlaku atau tidak dimaksud dengan pengecekan administrasi di cek seperti itu,"lanjutnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Bangka, Restunemi, mengatakan, terkait pengelolaan pajak tersebut, masuk pada mineral bukan logam dan batuan.

"Pada dasarnya kita meminta keterangan, dan proses selanjutnya Kejari meminta di audit keuangan dan admistrasi, tujuanya meminta penjelasan pengurangan pajak. Dia menyampaikan ke Pemda Kabupaten Bangka permohonan keringanan pajak itu, dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.000 perton, karena kemampuan keuangan mereka,"lanjutnya.

Hal tersebut mereka sampaikan perusahaan melalui surat, meminta Pemkab Bangka mengurangi pajak setiap mereka melakukan pengiriman pasir kuarsa.

"Itu kewenangan Bupati yang mengambil keputusan, tetapi harus ada pertimbangan, itulah dasarnya dikaji dahulu. Kita hanya merembukan dalam memberikan kebijakan dikabulkan atau tidak nantinya,"tukasnya.

(bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved