Berita Pangkalpinang

Gubernur Resmikan Ruang Layanan Datun, Masyarakat Bisa Konsultasi Perdata dan TUN

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman meresmikan ruang layanan konsultasi perkara perdata dan tata usaha negara

Gubernur Resmikan Ruang Layanan Datun, Masyarakat Bisa Konsultasi Perdata dan TUN
(BANGKA POS / DEDY Q)
Foto bersama di ruang layanan konsultasi Datun Kejati Babel di Kantor Gubernur, Rabu (14/7/2019) 

BANGKAPOS.COM- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman meresmikan ruang layanan konsultasi perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/8/2019) sore.

Ruangan ini terletak di lantai tiga Kantor Gubernur atau berseberangan dengan ruang protokol.

Pantauan Bangka Pos, ruang sekitar lima kali lima meter itu tampak sudah berisi kursi-meja tamu dan beberapa perangkat komputer. Ruangan juga terasa sejuk karena berpendingin udara.

Ruangan ini bisa digunakan sebagau tempat melayani konsultasi perkara perdata dan tata usaha negara oleh masyarakat Babel, termasuk pemerintah.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Erzaldi dan penarikan tirai oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah.

Erzaldi mengatakan, ruang layanan tersebut merupakan inovasi Kejati Babel. Pihaknya mendukung keberadaan layanan ini.

Ruang ini disebut-sebut sebagai ruang layanan konsultasi Datun pertama di Indonesia.

"Saya bilang ini bagus, terkadang ASN ini kalau masuk ke kantor Kejati ada rasa sungkan, dengan adanya di sini, saya yakin ASN akan aktif berkonsultasi, dan Kejati akan lebih intens untuk menyelesaikan permasalahan kami," kata dia.

Babel United FC Takluk di Kandang Laskar Wong Kito

Wasit Keluarkan Enam Kartu Kuning Saat Laga Sriwijaya FC VS Babel United FC

Beberapa permasalahan yang kerap berkaitan dengan Datun dan sering dan sedang dihadapi Pemprov misalnya adalah sengketa Pulau Tujuh, perizinan, pertanahan hingga pencabutan izin. Pulau tujuh misalnya, diyakini masuk wilayah Babel jika melihat histori dan peraturan perundang-undangan.

"Termasuk IUP yang sudah habis masa berlakunya, tetapi kewajiban mereka belum dilaksanakan, kami minta tolong Datun. Untuk Pulau Tujuh itu akan menjadi prioritas kami. Ini kami minta tolong Datun," katanya.

Gratis dan Ada Aplikasi

Koordinator bidang Datun Kejati Babel Diana mengatakan layanan konsultasi ini bisa dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat. Layanan diberikan secara gratis dan dilayani oleh petugas yang ditempatkan di ruang layanan tersebut.

Pihaknya juga memperkenalkan aplikasi Spradik yang bisa diunduh di aplikasi Playstore atau App Store dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk berkonsultasi terkait Datun.

"Silakan berkonsultasi di sana, terutama untuk masalah perdata dan Tata Usaha Negara," ujar Diana.

(bangkapos.com/ Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved