Perusahaan Ini Ajukan Permohonan Pengurangan Pajak Pengiriman Pasir Kwarsa,DPRD Bangka: Perlu Dikaji

Persoalan PT Pulomas, perusahaan tambang pengerukan pasir kwarsa di alur muara Air Kantung Pelabuhan Perikanan Nusantara

Perusahaan Ini Ajukan Permohonan Pengurangan Pajak Pengiriman Pasir Kwarsa,DPRD Bangka: Perlu Dikaji
dok bangka pos
Hendra Yunus 

Perusahaan Ini Ajukan Permohonan Pengurangan Pajak Pengiriman Pasir Kwarsa, DPRD Bangka : Perlu Dikaji

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Persoalan PT Pulomas, perusahaan tambang pengerukan pasir kwarsa di alur muara Air Kantung Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat yang menyampaikan permohonan pengurangan pajak pengiriman pasir kwarsa ke Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dengan adanya permohonan itu ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus memberikan pandanganya.

Ia mengatakan untuk pengurangan pajak tersebut harus memiliki kajian mendalam melalui instansi yang berhak dalam memutuskanya.

"Siapa saja selaku wajib pajak punya hak untuk mengajukan pengurangan pajak, akan tetapi apakah itu di setujui atau tidak itu nanti ada kajian dan tentunya instansi berwenang lah yang memutuskan memenuhi syarat atau tidak,"jelas Hendra kepada wartawan, Rabu, (14/8/2019).

Terkait, apakah ada manupulasi data tonase, ia mengatakan dirinya tidak dalam kapasitas itu dan tidak bisa menvonis.

"Kalau masalah manipulasi kita tidak dalam kapasitas memvonis itu ada atau tidak, akan tetapi dalam kapasitas dan fungsi control, Insya Allah kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait,"tegasnya.

Bangkapos.com masih berupaya untuk mengkonfirmasi pihak perusahaan mengenai menyampain permohonan pengurangan pajak pengiriman pasir kwarsa ke Pemerintah Kabupaten Bangka.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Bangka, Restunemi, mengatakan, pengajuan pengurangan pajak itu disampaikan langsung oleh PT Pulomas melalui surat kepada Pemkab Bangka, dan saat ini masih dilakukan upaya audit pemeriksaan keuangan perusahaan tambang tersebut.

"Pada dasarnya kita meminta keterangan, dan proses selanjutnya Kejari meminta di audit keuangan dan admistrasi, tujuanya meminta penjelasan pengurangan pajak, dia menyampaikan ke Pemda Kabupaten Bangka permohonan keringanan pajak itu, dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.000 perton, karena kemampuan keuangan mereka,"lanjutnya.

Hal tersebut mereka sampaikan, melalui surat, meminta Pemkab Bangka mengurangi pajak setiap mereka melakukan pengiriman pasir kwarsa.

"Itu kewenangan Bupati yang mengambil keputusan, tetapi harus ada pertimbangan, itulah dasarnya dikaji dahulu. Kita hanya merembukan dalam memberikan kebijakan dikabulkan atau tidak nantinya,"tukasnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved