Berita Pangkalpinang

Sejumlah Kepala Daerah di Babel Di-PTUN-kan Terkait Perkara Kepegawaian

Statusnya bermacam-macam, mulai dari minutasi (pemberkasan perkara), pengiriman berkas banding, putusan, dan persidangan.

Sejumlah Kepala Daerah di Babel Di-PTUN-kan Terkait Perkara Kepegawaian
dedi qurniawan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM--Sejumlah kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka digugat terkait perkara kepegawaian.

Hal ini bisa dilihat berdasarkan data pada laman resmi sistem penelusuran perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. Mulai Januari hingga Juli 2019, dari 20 register perkara yang ditampilkan pada lama tersebut.

Dari jumlah tersebut, ada sembilan register gugatan yang ditujukan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Gigolo Ini Berang Korban Geleng Kepala Karena Tak Puas Seusai Berhubungan Badan

Statusnya bermacam-macam, mulai dari minutasi (pemberkasan perkara), pengiriman berkas banding, putusan, dan persidangan.

Selain itu, ada enam register perkara yang ditujukan kepada Wali Kota Pangkalpinang. Laman tersebut menamlilkan eberapa nama penggugat yang bernama sama dan menggambarkan perkembangan status perkaranya

Kemudian ada satu register perkara (status minutasi) yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat selaku tergugat. Sisanya adalah gugatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Basel, Kades Air Ruai dan Camat Pemali, hingga ditujukan kepada Kepala BPN Bangka.

Babel United FC Takluk di Kandang Laskar Wong Kito

Gubenur Babel Erzaldi Rosman membenarkan adanya sejumlah gugatan yang terdaftar di PTUN Pangkalpinang tersebut. Dia menyebut gugatan itu adalah terkait adanya pemecatan ASN yang bermasalah.

"Memang sekarang di PTUN-kan, tetapi sudah ada jawaban,"kata Erzaldi di sela meresmikan kantor layanan konsultasi perkara Datun Kejati Babel di Kantor Gubenur, Rabu (14/8/2019) sore.

Dia menyebut ada sekitar 13 perkara kepegawaian yang terkait pemecatan ASN bermasalah. Ditanyai, apakah ini bisa dikonsultasikan lewat layanan Datun, Erzaldi mengatakan, bahwa layanan tersebut bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

"Bisa dikonsultasikan, BKD bisa konsultasi ke sini,"ujarnya.

Selain berkonsultasi, Koordinator bidang Datun Kejati Babel Diana mengatakan, pihaknya bisa mewakili pemerintah menghadapi gugatan terkait perkara kepegawaian di PTUN. Tetapi sejauh ini belum ada kasus yang diwakili mereka selaku jaksa pengacara negara (JPN).

"Kami bisa mewakili. Sejauh ini belum ada yang kami wakili. Justru itu kami mendekatkan diri kepada pemprov agar lebih memanfaatkan tugas dan kewenangan kami terkait ini," kata Diana.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved