Jabatan BPD Segera Berakhir, Markus Minta Pemdes Siapkan Kepengurusan Baru

Bupati Markus mengingatkan, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Jabatan BPD Segera Berakhir, Markus Minta Pemdes Siapkan Kepengurusan Baru
Ist/Humas Pemkab Bangka Barat
Bupati Bangka Barat Markus, SH saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kab. Bangka Barat 2019 di Rumah Kebun, Selasa (13/8). 

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Desa diminta segera melakukan persiapan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru mengingat masa jabatan akan habis tahun ini.

Saat ini, di Kabupaten Bangka Barat terdapat sekitar 47 desa yang masa bakti anggota BPD-nya berakhir tahun ini. Tapi mengingat peran penting BPD, maka perlu segera dilakukan pengisian anggota yang baru.

"Saya harap Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera berkoordinasi dengan seluruh kecamatan dan desa di Bangka Barat, sehingga proses pengisian anggota BPD 2019 dapat berjalan lancar sesuai perundangan yang berlaku," kata Bupati Markus SH saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Anggota BPD Pemkab Bangka Barat 2019 di Rumah Kebun, Selasa (13/8).

Dalam Rakor yang juga dihadiri Kepala Dinsos Pemberdayaan Masyarakat Desa, Suradi S. Ag., M. Pd serta para camat, desa dan lurah se-Bangka Barat, Bupati Markus mengingatkan, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa.

"Keanggotaan dan proses pemilihan BPD menempatkannya sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta penyeimbang jalannya pemerintahan di desa," tutur Markus.

Anggota BPD, sambungnya, ialah wakil masyarakat desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Lebih jauh Bupati Markus menyampaikan, adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri dan karenanya menjadikan peran BPD mutlak penting.

"Pasalnya desa selama ini diposisikan sebagai objek, kini menjadi subjek pembangunan potensi dirinya sendiri. Untuk bisa menjadikan desa semakin berkembang, semua elemen pemerintah desa termasuk BPD harus punya relasi harmonis. Karena semakin harmonis, pembangunan desa juga akan semakin lancar," pungkas Markus. (Bidang Humas Pemkab Bangka Barat)

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved