Pemda Babar Usulkan Rp 17 Miliar Cover BPJS Warga, Dewan Cuma Setujui Rp 14,2 Miliar

Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bangka Barat

Pemda Babar Usulkan Rp 17 Miliar Cover BPJS Warga, Dewan Cuma Setujui Rp 14,2 Miliar
Istimewa
Kegiatan rapat koordinasi antara Bupati Bangka Barat, Markus, SH bersama dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bangka Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangka Barat perihal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bangka Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangka Barat berjalan alot, Rabu (14/8).

Anggaran senilai Rp 17 miliar yang dianggarkan dalam APBD Pemkab Bangka Barat 2020 untuk mengcover 59.143 jiwa warga yang saat ini belum tercover sebagai peserta JKN-KIS, tidak sepenuhnya didukung anggota DPRD.

"Kawan-kawan di dewan sudah sepakat, rencana anggaran Rp 17 miliar yang diusulkan dalam APBD untuk mengcover kurang lebih 60 ribu jiwa masyarakat Babar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, belum bisa diakomodir sepenuhnya. Kita setujui 45.000 jiwa dulu atau setara Rp. 14,2 miliar," kata Ketua DPRD Bangka Barat, Samsir dalam rapat Banggar bersama Bupati Bangka Barat Markus dan TAPD Babar.

Samsir berdalih, alasan dewan tidak menyetujui sepenuhnya anggaran Rp 17 miliar untuk mengcover 60.000 jiwa warga dikarenakan masih perlu pembenahan sistem baik teknis maupun administrasi.

"Kita sepakati 45.000 jiwa dulu nanti sisanya ditambahkan di ABT. Dewan meminta pembenahan data PBI, termasuk sistem saling lempar antar dinas terkait yang terjadi selama ini perlu dibenahi,"ucapnya.

Bupati Barat, Markus pun lantas mempertanyakan komitmen kepedulian dewan atas kesehatan warga yang diwakilinya tersebut.

"Kalau anggaran yang disetujui hanya untuk kuota 45.000 jiwa sementara yang mendaftar sebagai peserta BPJS di atas angka itu, masa iya kita tolak? Kan tidak mungkin pemerintah diskriminatif, karena pemerintah hadir untuk mengakomodir hak warganya termasuk hak memperoleh layanan kesehatan saat sakit," tegas Markus.

Markus berharap ke depan eksekutif dan legislatif saling bekerjasama terutama untuk mewujudkan program-program pemerintah yang pro pada kesejahteraan warga Bangka Barat.

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved