Reaksi Bupati Bangka Terkait Permohonan Pengurangan Pajak PT Pulomas, Mulkan : Tunggu Tim Verifikasi

Permohonan pengurangan pajak pengiriman pasir kwarsa PT Pulomas ke Pemkab Bangka dari Rp 3.500 perton menjadi Rp 3000 pertonya

Reaksi Bupati Bangka Terkait Permohonan Pengurangan Pajak PT Pulomas, Mulkan : Tunggu Tim Verifikasi
dok bangka pos
Bupati Bangka, Mulkan 

Reaksi Bupati Bangka Terkait Permohonan Pengurangan Pajak PT Pulomas, Mulkan : Tunggu Tim Verifikasi

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Permohonan pengurangan pajak pengiriman pasir kwarsa PT Pulomas ke Pemkab Bangka dari Rp 3.500 perton menjadi Rp 3000 pertonya, saat ini masih dikaji oleh tim verifikasi pemerintah daerah.

Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan, mengatakan, verifikasi dilakukan untuk melihat biaya dari perusahaan tambang tersebut, apa memang terkendala pada keuangan atau tidak.

"Jadi verifikasi kerja dari pada PT Pulomas, kita lihat seperti apa, katakan kos tinggi mungkin banyak pelayanan ke masyarakat langsung akan kita kaji, nanti tunggu tim verifikasi, kita telah membentuk tim untuk mengkaji sejauh mana telaah dari tim kita,"kata Mulkan kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Ia menambahkan, Pemerintah daerah dalam hal ini akan objektif menilai, apakah pajak tersebut harus dinaikan atau diturunkan, nanti diputuskan setelah ada hasil verifikasi terhadap perusahan tersebut.

"Kita lihatlah secara objektif seperti apa, kajian tim verifikasi kita nanti seperti apa kita lihat apakah bisa ditaikan apa sesuai permohonan ke pemerintah daerah. Ini kita sampaikan, tidak boleh berspekulasi atau opini, apapun hasil kajian nanti kita sampaikan ke publik ada hitung hitungan disana,"lanjutnya.

Mulkan juga menginginkan adanya kenaikan pajak, untuk menambah pendapatan daerah namun dengan tidak merugikan pihak perusahaan.

"Kami meninginkan makin tinggi, makin bagus, tetapi jangan sampai membenai pengusaha juga, kita objektif juga meminta hak kita, tetapi seperti apa dalam pelaksanan itu, karena untuk muara sangat riskan sekali ketika nanti tidak ada lagi pengelola ataupun rekan Pemkab Bangka bersedia mengeruk itu berkendala pada masyarakat,"lanjutnya.

Selain itu, terkait perpanjangan kontrak atau tidak terhadap perusahaan tersebut, ia mengatakan tergantung dari pada masyarakat nelayan apakah masih memerlukan pengerukan tersebut atau tidak nantinya.

"Bahwa perpanjangan atau tidak kita lihat apa masyarakat nelayan membutuhkan atau tidak, bila membutuhkan harus kita lajukan, bila tidak membutuhkan lagi Pemkab Bangka welcome saja mengginkan dari pada masyarakat partisipasi publik, yang sangat kami kadepankan seperti itu,"tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved