Realiasi Pendapatan Retribusi di Bangka Tengah Menurun, Ternyata Ini Penyebabnya

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah, Erwin David menyebutkan Pandapatan Asli Daerah (PAD)

Realiasi Pendapatan Retribusi di Bangka Tengah Menurun, Ternyata Ini Penyebabnya
Bangka Pos/Jhoni Kurniawan
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bangka Tengah, Erwin David 

Realiasi Pendapatan Retribusi di Bangka Tengah Menurun, Ternyata Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah, Erwin David menyebutkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Tengah sejak tahun 2018 hingga Agustus 2019 mengalami peningkatan.

Peningkatan PAD yang terjadi di Bangka Tengah menurut Erwin mencapai angka 13 persen yang kesemuanya berasal dari asil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah dan Kepariwisataaan serta hasil lainnya.

Secara detail kepada bangkapos.com Erwin menyebutkan pada tahun 2018 target Pendapatan Bangka Tengah melalui Pajak Daerah yaitu Rp 43.925.000.000 atau mencapai angka Rp 44 miliar.

Sedangkan realisasi Pajak Daerah Bangka Tengah pada 2018 yakni mencapai Rp 44.759.932.383,-.

Untuk tahun 2019 lanjut Erwin target Pajak Bangka Tengah yaitu Rp 49.790.700.000.

Sedangkan untuk realisasinya belum dapat dipastikan karena belum akhir tahun.

"Proyeksi ataupun target kami pada tahun 2020 untuk pajak adalah Rp 51.648.700.000," ucap Erwin pada Kamis, (15/8/2019).

Tak hanya Pajak Daerah, Retribusi juga turut membantu Pendapatan Daerah Bangka Tengah dengan target hingga mencapai Rp 6,1 miliar pada tahun 2018. Namun realisasinya pada tahun 2018 hanya mencapai angka Rp 5,4 miliar saja.

"Tahun 2019 ini untuk retribusi kami menargetkan Rp 5.975.000.000. Sedangkan untuk proyeksi retribusi tahun mendatang di tahun 2020 yaitu Rp 6.634.500.000", ucap Erwin.

Terkait dengan adanya penurunan realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2018 adalah dikarenakan adanya beberapa izin yang tak lagi diperpanjang, izin yang gangguan yang tidak lagi ada, serta beberapa titik lokasi yang dulunya dimiliki oleh Pemda Bateng namun kini diambil alih oleh Pemprov Babe seperti pelabuhan.

"Kalau sudah lepas atau tidak lagi ada izin maka otomatis penerimaan retribusi juga akan hilang", pungkasnya.

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved