Tahun 2030 Tolak Ukur Pemprov Babel Untuk Mempercepat Kesejahteraan Penduduk
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Penelaahan Program Kependudukan, Keluarga berencana
Tahun 2030 Tolak Ukur Pemprov Babel Untuk Mempercepat Kesejahteraan Penduduk
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Penelaahan Program Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Acara dibuka Wakil Gubernur Babel Dr H Abdul Fattah, berlangsung di Ruang Pertemuan (Room Mitro) Sun Hotel Pangkalpinang, Kamis (15/8/2019) mengusung tema Peningkatan Sinergitas Implementasi Porgram Kerja Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Wakil Gubernur Babel Dr H Abdul Fattah mengemukakan bonus demografi di Indonesia, sudah dimulai di Tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030 hingga 2035.
Akan tetapi, pada tahun 2030 akan menjadi tolak ukur apakah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu memetik peluang besar untuk mempercepat kesejahteraan penduduk.
Namun kata Abdul Fattah, sebaliknya, karena satu dan lain hal tidak mampu menuai peluang tersebut karena tidak disongsong dengan persiapan dan strategi yang serius oleh peserta pertemuan telaah KKBPK.
"Di dalam kita memahami bonus demografi, sama hal nya dengan memahami Bonus Produksi pada suatu perusahaan," ungkap Wagub.
Dimana menurut Abdul Fattah, yaitu Bonus dapat diperoleh karena adanya upaya dan kerja keras yang dilakukan sehingga mampu melewati titik break event point, yang akhirnya berujung pada rezeki bagi seluruh element atau pegawai perusahaan tersebut.
Lebihlanjut Abdul Fattah mengemukakan strategi pemerintah dalam menghadapi bonus demografi, di antaranya membentuk manusia sehat, cerdas dan kompetitif.
"Ini dapat dilakukam melalui kolaborasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk; dilakukan kepada pasangan usia subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi.
