Advertorial

Terkait Penunjukan Dirut Baru Jamkrida, DPRD Babel Langsung Temui OJK

Pimpinan DPRD Bangka Belitung bersama Komisi II melakukan koordinasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Terkait Penunjukan Dirut Baru Jamkrida, DPRD Babel Langsung Temui OJK
Istimewa
PIMPINAN DPRD Bangka Belitung bersama Komisi II melakukan koordinasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu (14/8) pagi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pimpinan DPRD Bangka Belitung bersama Komisi II melakukan koordinasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu (14/8) pagi. pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri RI tentang penggantian Direktur Jamkrida Babel.

Kedatangan rombongan DPRD Babel yang juga didampingi oleh Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Babel ini, diterima langsung oleh Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Asep Iskandar didampingi Kepala Departemen IKNB 1A Ariastiadi beserta jajaran terkait.

Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan me­ngatakan kunjungan ini bertujuan untuk meluruskan simpang siur tentang pemberhentian Direktur Jamkrida Babel. Diakuinya, jika Komisi II juga sudah mendatangi Biro Hukum Kemendagri, dan kedatangan ke OJK kali ini juga bermaksud untuk melihat proses fit and proper test Direktur Jamkrida.

Ia mendapatkan informasi jika saat ini sedang proses untuk pengangkatan Direktur Jamkrida. Namun menurutnya, dari masukan-masukan terdapat banyak catatan, misalnya direktur yang ditunjuk oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman banyak bertentangan dengan peraturan yang ada.

“Seperti Permendagri, PP, bahkan Pergubnya sendiri pun dilanggar, seharusnya menurut Pergub, direktur yang baru harus persentasi ke DPRD, jadi banyak yang dilanggar,” ujar Aksan.

Ia berharap agar ke depannya hal ini jangan sampai bermasalah dengan hukum. Apalagi jika DPRD melanjutkan hal ini atau memilih untuk bungkam, serta tidak merespon permasalahan yang ada.

“Maka ini akan berdampak hukum, dan ini akan ditelusuri menjadi temuan, oleh karena itu jangan sampai itu terjadi kita perlu aktif menyampaikan ke ojk, ini bermasalah loh,” tegas Aksan.

Namun menurut Aksan, otoritas tetap ada pada OJK. Komisi II menurutnya, akan tetap memanggil Biro Hukum, Biro Ekonomi, Jamkrida, bahkan bila perlu gubernur. “Jadi kita akan memanggil direktur yang lama bila perlu gubernur yang kita panggil,” katanya.

Aksan mengatakan peraturan yang dilanggar dalam penunjukan direktur baru ini yaitu PP yang menyatakan usia direksi paling rendah 35 tahun. Sedangkan menurutnya, umur direktur yang ditunjuk oleh gubernur masih berusia 32 tahun.
Ia berharap agar hal ini tidak lagi dilanjutkan, dikarenakan akan sangat berbahaya.

“Umur itu minimal 35 tahun jadi secara hukum tidak bisa dipungkiri umur dia baru 32 tahun. Ini kecerobohan saya melihat, mudah-mudahan tidak dilanjutkan sampai final, bahaya,” pungkas Aksan.

Pihak OJK sendiri menunggu fakta integritas dan dokumen valid dari DPRD Babel. Selanjutnya juga akan memanggil Jamkrida Babel untuk berkoordinasi terkait hal ini. Jika memang melanggar aturan, Jamkrida Babel harus melakukan pembatalan. 

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved