Berita Pangkalpinang

Tanggapan Wali Kota dan Ketua DPRD Setelah Dengar Pidato Kenegataan Presiden

Setelah mendengar pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dalan rangka HUT Republik Indonesia ke-74, begini reaksi dan tanggapan Wali Kota

Tanggapan Wali Kota dan Ketua DPRD Setelah Dengar Pidato Kenegataan Presiden
bangkapos/irakurniati
Pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia di Gedung DPRD Pangkalpinang, Jumat (16/8/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Setelah mendengar pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dalan rangka HUT Republik Indonesia ke-74, begini reaksi dan tanggapan Wali Kota Pangkalpinang hingga pimpinan DPRD Pangkalpinang.

"Saya merasa pak Jokowi Presiden yang apa adanya, yang disampaikan dia terkait beberapa hal juga apa adanya. Hal-hal tersebut menarik, realistis dan objektif," ujar Maulan Aklil, wali kota Pangkalpinang, Jumat (16/8/2019).

Saat mendengarkan pidato Molen tampak beberapa kali tersenyum dengan apa yang disampaikan presiden Jokowi. "sangat menarik dan berbeda," sahutnya.

Apalagi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Molen menyatakan sikap yang diambil presiden Jokowi merupakan terobosan yang berani. Dia menuturkan, semua sudah diperhitungkan oleh presiden mengenai pemindahan ini.

"kita ke Kalimantan, Jakarta, siap saja," kata Molen.

Menurut dia, rencana presiden ini tentu sudah diperkirakan segela nya. Apalagi Molen menilai, jika pemindahan dilakukan, posisi pulau Bangka yang cukup berdekatan dengan Kalimantan, apabila dikaji akan menghasilkan peluang untuk Babel khususnya Pangkalpinang.

Dia mengatakan, harus jeli memandangi ini jangan hanya dinilai sisi negatif tetapi ada sisi positif yang harus digali.

Sementara, Achmad Subari, ketua DPRD Pangkalpinang, berharap sinergi dan koordinasi yang diharapkan presiden berjalan sesuai semestinya. Kini yang diperlukan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara luar.

Politisi gerindra ini juga menyatakan, terkait pemindahan ibu kota negara, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Boleh saja dilakukan, dengan kajian yang mendalam karena pemindahan ibu kota negara akan menimbulkan historis dan makna.

"Ada nilai historis yang tidak bisa dilupakan. Jangan sampai menjadi penolakan luar biasa bagi masyarakat Indonesia," kata pria yang akrab disapa Acu.

(bangkapos.com/ira kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved