Berita Pangkalpinang

Tetapkan KU-PPAS Perubahan APBS 2019, Wali Kota Pangkalpinang Prioritaskan Janji Politik

DPRD Kota Pangkalpinang menggelar sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS)

Tetapkan KU-PPAS Perubahan APBS 2019, Wali Kota Pangkalpinang Prioritaskan Janji Politik
Bangkapos.com/Ira Kurniati
Penandatanganan nota kesepakatan oleh wali kota Pangkalpinang dan pimpinan DPRD Pangkalpinang dalam KU-PPAS APBD 2019 di ruang sidang paripurna DPRD Pangkalpinang, Jumat (16/8/2019) 

BANGKAPOS.COM-- DPRD Kota Pangkalpinang menggelar sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) tahun 2019.

Persetujuan ditandatangani dengan penandatanganan nota kesepakatan KU-PPAS APBD 2019 oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil dan Ketua DPRD Pangkalpinang, Achmad Subari.

KU-PPAS perubahan APBD 2019 yang telah disahkan menggambarkan pendapatan daerah mengalami kenaikan dari semula ditargetkan Rp 842.760 milyar menjadi Rp 890.543 milyar. Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah, pajak, retribusi hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sementara untuk rencana alokasi belanja pada KU-PPAS sebesar Rp 1.070 Trilyun. Meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 378.506 Miliar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 691.838 Miliar.

"Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan KU-PPAS masih anggota yang lama. Poin kita, saya tekankan harus melompat yang tinggi biar kita tidak ketinggal dengan kota lain. Kedepan, kita terus melaksanakan visi misi Molen-Sopian dan janji politik kami, melaksanakan yang skala prioritas seperti infrastruktur, keindahan kota, insentif ustaz/ustazah ditambah maupun peningkatan kesejahteraan RT/RW,"jelas Maulan Aklil (Molen) saat dikonfirmasi.

Menurutnya, saat ini pemerintah kota sedang giat meningkatkan pendapatan daerah dan pada perubahan APBD 2019 diadakan kegiatan peningkatan potensi dan realisasi pendapatan asli daerah yang tersebat pada beberapa OPD pengelola pajak atau retribusi daerah.

Lanjutnya, terjadinya perubahan estimasi penerimaan pendapatan daerah maka alokasi belanja daerah akan mengalami perubahan. Namun tetap memprioritaskan belanja untuk kegiatan yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat.

Ketua DPRD Pangkalpinang, Achmad Subari, mengakui, penyampaian KU-PPAS sedikit mengalami keterlambatan. Pihaknya berharap bisa disampaikan pada Juni lalu. Namun karena berbagai kebijakan dan kendala sehingga menjadi terhambat.

Kendati demikian tidak mengganggu ataupun menyalahi tahapan yang ada, sebab menurut nya masih sesuai dengan tahapan yakni tidak boleh lebih dari minggu kedua bulan Agustus.

"Penyampaian sudah selesai. mudah-mudahan 26 Agustus nanti nota APBD sudah bisa kita sahkan. Jadi bisa langsung dikerjakan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, kita tinggal menunggu pembahasan APBD-nya," kata Subari.  (Bangkapos.com/Irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved