Bupati dan DPRD Bangka Barat Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2020

Bupati Bangka Barat, Markus SH, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menandatangani nota kesepakatan

Bupati dan DPRD Bangka Barat Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2020
Ist/Humas Pemkab Bangka Barat
Bupati Bangka Barat, Markus, SH saat hadir dalam pelaksanaan rapat Paripurna bersama DPRD Bangka Barat 

MUNTOK - Bupati Bangka Barat, Markus SH, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang diaksanakan di kantor DPRD, Jumat (16/8).

Bupati Markus SH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) atas semua saran dan masukan selama pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020, sehingga nota kesepakatan ini dapat ditandatangani bersama secara resmi dalam sidang dewan yang terhormat.

Menurut Bupati Markus, hasil kesepakatan KUA dan PPAS selanjutnya akan disampaikan kepada perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

APBD Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 964.752.565.308,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp. 514.000.465.408,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 450.752.099.900,00. Adapun perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran 2020 adalah 53,28% untuk belanja tidak langsung dan 46, 72% untuk belanja langsung.

Sementara berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS Babar 2020, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 826.993.642.572,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 72.519.688.000,00 dana perimbangan sebesar Rp. 620.700.000.000,00 danpendapatan lain yang sah dianggarkan sebesar Rp. l33.773.954.572,00.

Markus menjelaskan, penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Bangka Barat TA ini telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor l3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Bangka Barat, Markus, SH menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020
Bupati Bangka Barat, Markus, SH menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 (Ist/Humas Pemkab Bangka Barat)

Bupati Markus berharap, rancangan KUA dan PPAS APBD Bangka Barat TA 2020 yang telah dihasilkan, akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bangka Barat.

"Mudah-mudahan penandatanganan nota kesepakatan ini akan menjadi awal dan langkah menuju Kabupaten Bangka Barat yang lebih baik sebagaimana yang kita harapkan bersama," tutupnya.

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved