Berita Pangkalpinang

Belum Ada Kajian BPKP, DPRD Tunda Kegiatan Fisik RSUD Soekarno Senilai 3,2 Milliar

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan penundaan beberapa kegiatan fisik RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno senilai 3,2 milliar

Belum Ada Kajian BPKP, DPRD Tunda Kegiatan Fisik RSUD Soekarno Senilai 3,2 Milliar
Dinkes Bangka Belitung
RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan penundaan beberapa kegiatan fisik RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno senilai 3,2 milliar dikarenakan DPRD belum menemukan kajian hukum yang lengkap.

Oleh karena itu ia meminta pihak RSUD untuk berkoordinasi dengan pemprov, untuk meminta audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Setelah BPKP memberikan rekomendasi, baru kita berani bayar, kalau belum kita gak berani dong," ujar Didit, (20/8) kepada Bangkapos.com.

Karena menurut Didit hal ini merupakan kasus, kalau pun berbicara hutang, DPRD belum mandapatkan surat tebusan dari BPKP, dikarenakan yang bisa menentukkan hutang dan tidak hutang bukan eksekutif, melainkan BPKP. Sehingga DPRD memerlukan kajian dari BPKP terlebih dahulu.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Tags
BPKP Babel
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved