Berita Pangkalpinang

Berpotensi Masalah Hukum DPRD Tunda Usulan Dinas PU

DPRD Bangka Belitung akan menunda usulan pembebasan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar 5,6 milliar melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Berpotensi Masalah Hukum DPRD Tunda Usulan Dinas PU
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -DPRD Bangka Belitung akan menunda usulan pembebasan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar 5,6 milliar melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan jika hal ini terkait tanah, DPRD belum mengetahui tanah yang mana. Sehingga DPRD melalui komisi III menghapus usulan tersebut karena dikhawatirkan menjadi masalah hukum.

"Makanya kemarin komisi III mendelete usulan tersebut karena dikarenakan ini akan menjadi masalah hukum," ujar Didit, Selasa (20/8) kepada Bangkapos.com

Sebelumnya Didit juga mengatakan jika DPRD menunda beberapa kegiatan fisik RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno sejumlah 3,2 milliar dikarenakan DPRD belum menemukan kajian hukum yang lengkap untuk dibayarkan.

Oleh karena itu ia meminta pihak RSUD Ir Soekarno untuk berkoordinasi dengan pemprov meminta audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Setelah BPKP memberikan rekomendasi, baru kita berani bayar, kalau belum kita gak berani dong," ujar Didit, (20/8) kepada Bangkapos.com.

Karena menurut Didit hal itu merupakan kasus, kalau pun berbicara hutang, DPRD belum mandapatkan surat tebusan dari BPKP, dikarenakan yang bisa menentukkan hutang dan tidak hutang bukan eksekutif, melainkan BPKP, sehingga DPRD memerlukan kajian dari BPKP terlebih dahulu.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Tags
Dinas PU
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved