Berita Pangkalpinang

Penjelasan Direktur RSUP Terkait Penundaan Pembayaran Utang Kontraktor Oleh DPRD

RSUP sudah membayar Rp 29 miliar atas pengerjaan yang baru rampung 93 persen tersebut di akhir tahun 2018.

Penjelasan Direktur RSUP Terkait Penundaan Pembayaran Utang Kontraktor Oleh DPRD
Bangka Pos/Muhammad Rizki
Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dr. (H.C) Ir Soekarno, Armayani. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Armayani menjelaskan dana plafon pembangunan gedung B senilai Rp 32 milliar dimulai bulan Juli 2018. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu adalah dr Hastuti yang menjabat direktur.  

"Itu pekerjaan bukan di jaman saya, jadi saya hanya menerima apa adanya," ujar Armayani, Selasa (20/8) kepada Bangkapos.com.

Dia menjelaskan, proyek pembangunan Gedung B tersebut memakan jangka waktu lima bulan pengerjaan, sampai dengan tanggal 23 Desember 2018. Ternyata setelah habis masa waktu pengerjaannya, proyek tersebut baru selesai 93 persen.

"Sehingga Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), BPK, BPKP, dan semua yang terlibat sudah melakukan perubahan, kontraktor diberikan perpanjangan selama 50 hari harus selesai, dan dikenakan denda total Rp 136 juta. Denda tersebut sudah dibayarkan oleh kontraktor," kata Armayani.

Ia menyebutkan, RSUP sudah membayar Rp 29 miliar atas pengerjaan yang baru rampung 93 persen tersebut di akhir tahun 2018.

"Jadi sisa 10 persennya tidak bisa dibayarkan pada tahun 2019, uang tersebut ketika tahun anggaran sudah habis, maka uang tersebut kembali ke kas negara, dan itu juga sudah dinilai oleh BPK dan Inspektorat," tegas Armayani.

Dalam pekerjaan tambahan 50 hari tersebut, pembangunan tersebut sudah mencapai 100 persen, sedangkan sisa pembayaran 10 persen tersebut belum bisa dibayarkan karena harus melalui Anggaran Belanja Tahunan (ABT) yang disetujui oleh DPRD.

Lebih lanjut Armayani mengatakan sebenarnya anggota dewan mau menyetujui untuk melakukan pembayaran 10 persen tersebut, atau senilai Rp 3,2 milliar. Hanya saja ada aturan dieksekutif, yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke neraca keuangan.

"Padahal itu kan diranahnya eksekutif, tidak perlu didiskusikan di ranah legislatif. Jadi yang 10 persen itu hutang kita kepada kontraktor, pemprov loh, bukan RSUD yang berhutang," katanya.

Armayani menegaskan bangunan tersebut sampai sekarang belum bisa digunakan, dikarenakan masih ada tahap selanjutnya, dan sudah ada pemenang tender untuk tahap selanjutnya. Dan dalam waktu dekat ini pengerjaannya sudah akan dimulai, yaitu pemasangan AC, dan membuat jalan menuju poliklinik.

Ia mengaku tidak ada pelayanan yang terganggu meskipun Gedung B ini belum bisa digunakan, dan Januari tahun depan poliklinik sudah pindah ke gedung baru.

(Bangkapos/Muhammad Rizki/R1)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved