Berita Bangka Barat

Jaminan Kesehatan Masyarakat Program Pusat, Daerah Mau Bantu Koordinasi dengan BPJS

Bila pemerintah daerah hendak membantu jaminan kesehatan masyarakatnya hanya bisa bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Program Pusat, Daerah Mau Bantu Koordinasi dengan BPJS
bangkapos.com/ Hendra
Achmad Syaifuddin, Kepala Dinas Kesehatan, Bangka Barat 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Program jaminan kesehatan masyarakat (JKM) dari daerah tak bisa lagi mengadakan secara langsung.

Bila pemerintah daerah hendak membantu jaminan kesehatan masyarakatnya hanya bisa bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan.

Achmad Syaifuddin, Kepala Dinas Kesehatan, Bangka Barat mengatakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) ini merupakan program pemerintah pusat.

JKN ini kata Achmad Syaifuddin diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2018. Pembiayaan kesehatan ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui program penerima bantuan iuran (PBI).

"Kalau kekurangan dan kalau ada anggarannya daerah boleh mengadakan jaminan kesehatan, tetapi harus berkoordinasi dengan BPJS. Tapi pada prinsipnya seluruh biaya ini dibiayai negara," kata Achmad, Rabu (21/8/2019).

JKN yang dibiaya oleh pemerintah pusat, melalui PBI berdasarkan basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan Dinsos, dari 40.333 jiwa, yang baru tercover hanya 26.926 jiwa.

"Sisanya yang PBI pusat ini masuk daftar tunggu. Misalkan ada kepesertaan PBI APBN meninggal dunia, yang daftar tunggu ini kemudian dimasukkan lagi. Kemudian masuk juga ke PBI Propinsi dan PBI APBD Kabupaten," kata Achmad.

Selain PBI APBN, pemerintah provinsi juga mata Achmad memberikan bantuan. Untuk tahun 2019 diberikan kepada 5.104 jiwa.

Sedangkan untuk tahun 2020 belum bisa dipastikan apakah ada penambahan atau pengurangan PBI APBD Propinsi.

Sementara itu untuk PBI APBD Kabupaten dari 60.000 yang diajukan, disetujui oleh DPRD Bangka Barat hanya 45.000 saja.

Achmad menjelaskan jumlah penduduk di Bangka Barat sebanyak 195.130 jiwa. Sementara PBI yang dibiayai APBN sebanyak 26.926 jiwa. Sedangkan yang PBI provinsi sebanyak 5.104 jiwa.

"Berdasarkan data askea yang belum masuk ke dalam jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 59.143 jiwa dari jumlah penduduk di Bangka Barat. Karenanya kita ajukan 60.000, dan disetujui 45.000 jiwa dengan pertimbangan kemampuan anggaran yang ada," kata Achmad.

(bangkapos.com / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved