Berita Pangkalpinang

Berani Rekrut Rekrut Tenaga Honorer Lagi, Pemda Terancam Sanksi dari Kemendagri

Sahirman Jumli mengatakan, honorer Pemprov Babel saat ini harus mengikuti regulasi pusat.

Berani Rekrut Rekrut Tenaga Honorer Lagi, Pemda Terancam Sanksi dari Kemendagri
Dok Bangka Pos
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli. 

BANGKAPOS.COM-- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Bangka Belitung Sahirman Jumli mengatakan, honorer Pemprov Babel saat ini harus mengikuti regulasi pusat.

Penjelasan ini disampaikan menyikapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer.
"Mulai sekarang kami tidak merekrut lagi. Honorer yang ada, kita ikuti regulasi dari pusat," tegas Sahirman, Jumat (23/8/2019).

Honorer yang ada saat ini, kata Sahirman, dimungkinkan untuk diakomodir direkrut sebagai P3K yang akan diperkirakan bakal dilaksanakan pada Oktober 2019 ini. "Ini tergantung regulasi dari Kemenpan RB bagaimana, kalau ada formasi P3K itu untuk honorer, mereka bisa ikuti itu. Yang penting honorer sekarang untuk mengikuti seleksi itu," jelas Sahirman.

Sebelumnya Menpan RB Syafruddin mengatakan, pemerintah daerah yang kedapatan merekrut tenaga honorer akan dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer, nanti dikasih sanksi oleh Mendagri," kata Syafruddin setelah meluncurkan program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Syafruddin sendiri tidak membeberkan bentuk sanksi yang akan diterima oleh pemerintah daerah bila merekrut tenaga honorer.

Di sisi lain, Syafruddin memastikan tenaga honorer yang belum diangkat sebagai aparatur sipil negara akan tetap diperhatikan. "Kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," katanya. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan/Kompas.com)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved