BKPSDM Babel Tunggu Aturan Lebih Lanjut Soal Pelarangan Honorer, Ada Kemungkinan Dievaluasi

Jika ini menjadi masalah karena pelarangan tersebut, maka ada kemungkinan rekrutmen tersebut akan dievaluasi.

BKPSDM Babel Tunggu Aturan Lebih Lanjut Soal Pelarangan Honorer, Ada Kemungkinan Dievaluasi
Bangkapos.com/Dedy Qurniawan
Kepala BKPSDM Babel Sahirman Jumli 

BANGKAPOS.COM-- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Bangka Belitung Sahirman Jumli mengakui baru-baru ini pemerintah pusat sudah melarang perekrutan honorer oleh pemerintah daerah. Dia juga mengakui sebelumnya Pemprov pernah membuka rekrutmen tenaga kontrak pada 2019 ini.

Jika ini menjadi masalah karena pelarangan tersebut, maka ada kemungkinan rekrutmen tersebut akan dievaluasi.

Tetapi, Sahirman mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan lebih lanjut mengenai ini.

"Ini tidak masalah. Kami tunggu dulu surat dari Kemenpan. Kalau memang jadi masalah kami evaluasi, kalau tidak, ya jalan. Tetapi sementara ini kan tidak masalah," kata Sahirman, Senin (26/8/2019).

Dia menjelaskan, pertimbangan pihakya membuka rekrutmen tenaga kontrak beberapa waktu lalu adalah kebutuhan mendesak. Idealnya, rasio pegawai berbanding penduduk adalah 1:200, sehingga Babel yang berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa perlu sekitar 7000 pegawai.

Saat ini Babel sudah memiliki sekitar 8000 pegawai. Akan tetapi, masih ada kebutuhan guru, terutama rumah sakit provinsi yang tengah dikembangkan pemprov, yang dinilai mendesak.

Ketimbang menghambat operasionalisasi rumah sakit, maka rekrutmen tenaga kontrak dilakukan pada 2019 beberapa waktu lalu.

"Rumah sakit ingin merekrut, tetapi rekrutmen cpns terbatas, maka tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan ini. Semakin banyak tenaga, semakin percepatan pengenbangannya," ujar Sahirman.

Saat ini pihaknya tengah mempelajari ketentuan Kemenpan RB mengenai honorer. Termasuk menunggu apakah akan ada peluang rekurtmen P3K pada tahun ini khusus untuk honorer.

"Nanti regulasinya akan kami pelajari. Kalau memang tenaga honorer ini bisa ikut seleksi P3K, atau kami meminta seluruh OPD menyiapkan honorernya agar siap bersaing. Formasinya nanti ditunggu," katanya.

Selain itu, aturan lebih lanjut juga dibutuhkan Sahirman untuk menentukan arah kebijakan pengadaan pegawai ke depan.

"Kalau kata PP nya tidak boleh lagi, ya tidak bisa kami melawan. Bagaimana regulasinya lah, satu sisi kami mengikuti regulasi, sisi lain kami mengikuti kepentingan masyarakat dan kebutuhan organsisasi," ucap Sahirman.

Pun demikian jika PP menghendaki tidak ada lagi pegawai dengan status honorer, maka BKPSDM Babel juga akan membicarakan hal ini dengan Gubernur Babel. "Bagaimana honorer yang tidak masuk dalam P3K ini," katanya.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved