Berita Pangkalpinang

Komnaspan dan LSM Minta DPRD Bangka Belitung Kembali Masukan Sub Zona Pertambangan di Pesisir Beltim

Ketua LSM Wakasbangda Rudi meminta agar DPRD Babel kembali memasukkan kembali sub zona pertambangan di wilayah pesisir Belitung Timur

Komnaspan dan LSM Minta DPRD Bangka Belitung Kembali Masukan Sub Zona Pertambangan di Pesisir Beltim
bangkapos.com/Muhammad Rizki
Audiensi Komnaspan dan LSM Kabupaten Beltim, dengan DPRD Provinsi Babel. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnaspa) LSM Wahana Kajian Strategi Pembangunan Daerah (Wakasbangda), LSM Fakta, dan LSM Clean Governance dari Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Senin (26/8) mendatangi kantor DPRD Bangka Belitung (Babel) untuk berudiensi dan menyampaikan aspirasi mereka.

Ketua LSM Wakasbangda Rudi meminta agar DPRD Babel kembali memasukkan kembali sub zona pertambangan di wilayah pesisir Belitung Timur, yang menjadi pertimbangan masyarakat ini adalah hasil dari Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 Agustus 2017.

Dikatakannya semua pemangku kepentingan yang berada di Beltim sudah menyepakati dokumen final RZWP3K Beltim yang menyatakan bahwa zona tambang tetap dimasukkan menjadi rujukan RZWP3K Provinsi Babel.

"Dimana dalam dokumen final tersebut, zona tambang tetap masuk," ujar Rudi, Senin (26/8)

Pertimbangan kedua adalah berdasarkan aturan perundang-undangan dasar penysusunan RZWP3K itu ada dua hal pertama berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan dan penetapan zona-zona yang sudah ditetapkan status hukumnya, ia mencontohkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah berstatus hukum yang berarti tidak boleh dihilangkan.

Ia juga mengatakan jika berdasarkan draf raperda RZWP3K bahwa daerah yang memiliki IUP Operasi Produksi (OP) akan dialih fungsikan sebagai wialah penangkapan ikan pelagis, mengada-ada dan perlu dikaji ulang oleh DPRD.

Terakhir ia mengatakan jika seandainya pansus tetap mengahpus zona tambang di Beltim, maka ia dan pihaknya akan mengajukan gugatan kepada DPRD Provisni Babel.

"Kita akan tetap mengawal ini, kita bukan mendukung kapal isap, tapi kita bicara aturan penuhi dulu aturannya," pungkas Rudi.

Senada dengan Rudi, Ketua Komnaspan Provinsi Babel Muhammad Noor, juga meminta agar DPRD dapat mengkaji ulang terkait daerah yang memiliki IUP Operasi Produksi (OP) akan dialih fungsikan sebagai wilayah penangkapan ikan pelagis.

Ia mengatakan jika sampai tidak terbukti jika di wilayah tersebut layak ditetapkan sebagai wilayah penangkapan ikan Palagis artinya ada penyampaian informasi kepada publik yang keliru oleh DPRD Babel.

"Ini bukan permasalahan setuju dan tidak setuju, tapi ada persoalan hukum yang harua ditaati dan ada kenyataan fakta yang harus dicek langsung, bukan diatas meja. Karena pengakuan dari mereka sendiri tidak pernah ke Beltim," ujar Noor.

(bangkapos.com/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved