Jumlah E-Warung di Babel Belum Ideal, Dinsos Bangka Belitung Beberkan Kendalanya

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Rusli mengatakan jika

Jumlah E-Warung di Babel Belum Ideal, Dinsos Bangka Belitung Beberkan Kendalanya
bangkapos.com/m rizky
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Babel Rusli. 

Rusli mengatakan setelah menerima laporan warga, kelurahan akan mencatat dan diteruskan kepada kecamatan untuk selanjutnya ke Dinsos kabupaten/kota untuk dilaporkan ke Kementrian Sosial (Kemensos) pusat.

Rusli menambahkan sejauh ini menurut monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinsos Babel, ia melihat jika memang masih terdapat masalah dalam realisasi program BPNT ini. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, ia menilai jika jauh lebih banyak manfaatnya.

"Memang ada kendala, bohong lah kalau tidak ada kendala. Hanya saja perbandingan asas manfaat dan mudharatnya masih besar manfaatnya," ujar Rusli

Kendala yang ia temui seperti letak geografis E-Warung yang berada cukup jauh dari KPM, dan juga terkadang kendala sinyal yang kurang baik, sehingga pada saat KPM ingin menggunakan kartu ATM tersebut terkendala.

Dalam hal kepuasan, ia menilai jika masyarakat lebih senang dengan program BPNT ini yang dinilai lebih objektif. Letak objektifnya adalah ia mencontohkan jika dulu Beras Sejahtera (Rastra) yang didapatkan oleh KPM per orang 15 kg, dan pada saat itu ada dua orang yang sedang mengambil Rastra.

Ketika ada seorang warga yang tidak mendapatkan Rastra namun menurut penilaian kepala desa warga tersebut berhak mendapatkan, dibuatlah kesepakatan untuk mengambil jatah Rastra dua orang yang sedang mengambil Rastra tersebut, masing-masing 5 kg.

Untuk diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan Rastra tersebut, sehingga ketiga orang tersebut baik yang terdata menjadi KPM atau pun tidak, mendapat jatah masing-masing 10 kg per orang.

Rusli menganggap itu adalah kerja yang baik dan kreatif, namun itu tidak benar dikarenakan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ia sering mengatakan untuk kerja benar bukan kerja baik. Kalau kerja benar sudah pasti baik, kalau kerja baik belum tentu benar.

"Karena ini beresiko, banyak kasus kepala desa yang terkena kasus penyalahgunaan wewenang dikarenakan kasus seperti itu," pungkas Rusli. 

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved