Kesbangpol Provinsi Gelar Rakor untuk Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

Berdasarkan angka Index Demokrasi di Babel tahun kemarin berada diposisi kedua, namun pada tahun ini Babel berada di posisi ke empat

Kesbangpol Provinsi Gelar Rakor untuk Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
Diskominfo Babel/Khalimo
Kesbangpol Provinsi Gelar Rakor bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penyelenggara Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Hotel Bangka City, Selasa (27/08). 

BANGKAPOS.COM-- Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dan serta kesejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya-upaya sinergi antar seluruh elemen bangsa.

Maka dari itu, diadakan Rakor bersama/Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penyelenggara Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Hotel Bangka City, Selasa (27/08).

Terkait dengan hal itu, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan nasional, yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya pencegahan terhadap segala potensi ancaman.

Berdasarkan angka Index Demokrasi di Babel tahun kemarin berada diposisi kedua, namun pada tahun ini Babel berada di posisi ke empat. Tingkat konflik sosial mengalami peningkatan, tapi masih relatif kondusif. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sekretariat daerah prov kep babel, Syahrudin.

Menurut Syahrudin, yang menjadi salah satu pemicu konflik sosial di Babel salah satunya adalah; keinginan masyarakat untuk melepas diri dari Hutan Tanaman Industri (HTI).

“HTI di Babel ada sekitar delapan, dan HTI itu sudah memiliki izin yang lengkap, tapi masyarakat mengatakan tidak mau lagi adanya HTI, untuk itu masyarakat meminta HTI untuk segera dicabut,” terang Syahrudin.

Ia pun melanjutkan, bahwa meskipun HTI tersebut telah dicabut, masyarakat tidak dapat serta merta membuat berbagai macam kebun, seperti; sahang, nanas dan lainnya.

“Apakah masyarakat mengerti, apabila HTI dicabut, masyarakat tidak dapat serta merta memanfaatkan hutan tersebut sesuai keinginan masing-masing,” jelasnya.

Selanjutnya adalah permasalahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), hingga saat ini yang masih berkutat tanpa ada kemajuan yang berarti.

“Ada 43 item untuk menuju izin hingga selesai menjadi Perda, tapi dilangkah ke 39 macet, karena belum menemukan titik temu antara pertambangan dan kelautan,” imbuh Syahrudin.

Dalam mengatasi berbagai konflik sosial, maka berbagai macam upaya perlu dilakukan oleh seluruh stake holder. Untuk itu, pemerintah provinsi Bangka Belitung selalu melakukan upaya yang sungguh-sunguh dalam menjadikan Babel tetap aman dan kondusif. (Diskominfo Babel/Khalimo)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved