Berita Pangkalpinang

Pihak PT Pertamina Sumbagsel Belum Dapat Arahan Persero Soal Pembatasan Solar Subsidi

PT Pertamina belum mendapatkan arahan persero mengenai pembatasan solar bersubsidi.

Pihak PT Pertamina Sumbagsel Belum Dapat Arahan Persero Soal Pembatasan Solar Subsidi
Dok/Bangkapos.com
Ketua RSTI Babel Riansyah 

BANGKAPOS.COM-- Humas Pertamina Region Sumatera bagian Selatan Rifki menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan persero mengenai pembatasan solar bersubsidi. Pihaknya juga tengah menunggu arahan lebih lanjut terkait pembatasan solar bersubsidi tersebut.

"Terkait ini, kami di region belum dapat arahan dari persero. Kami juga sedang menunggu," kata Rifki, Selasa (27/8/2019) malam.

Ihwal keberatan Romantika Sopir Truk Indonesia (RSTI) Babel mengenai pembatasan tersebut, Rifki mengatakan, pihaknya akan meneruskan hal tersebut kepada BPH Migas.
"Kalau terkait keberatan ini nanti kami akan kasih input ke BPH Migas-nya. Kami prinsipnya akan siap jalankan sesuai aturan mainnya dari BPH Migas," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua RSTI Babel Riansyah menyatakan keberatannya mengenai pembatasan solar subsidi yang diberlakukan saat ini. Pihaknya khawatir pembatasan ini berimbas bagi sekitar 320 anggota RSTI yang merupakan sopir truk bahan pokok, angkutan sawit warga non-perusahaan, dan angkutan material bahan bangunan.

Hal ini disampaikan Riansyah  menanggapi kabar Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) yang mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis bahan bakar tertentu (JBT), yakni minyak solar.

Surat edaran yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019 tersebut berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam, angkutan barang roda 4, serta kendaraan pribadi.

"Pembelian solar subsidi untuk angkutan barang roda 4 maksimum 30 liter per hari, roda 6 sebanyak 60 liter per hari, dan kendaraan pribadi 20 liter per hari," jelas Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Jakarta, Rabu (21/8/2019) seperti dikutip Kompas.com.

Riansyah mengatakan, tanpa dibatasi pun, saat ini anggota RSTI Babel sudah kesulitan mendapatkan solar subsidi. Mereka juga telah mengadukan ini kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman beberapa waktu lalu.

Solar subsidi saat ini susah didapatkan karena panjangnya antrean truk di stasiun-stasiun bahan bakar. "Kami susah mendapatkan itu. Antre-nya lama. Harus bersusah payah mendapatkan itu. Kenyataannya di lapangan, truk-truk parkir di SPBU numpuk, panjang, hingga malam," kata Riansyah, Selasa (27/8/2019).

Member RSTI adalah pemilik truk pribadi. Jasa mereka hanya dibayar Rp 7 ribu per kilometer oleh pengguna jasa.

Dengan antre yang lama, mereka biasanya mengisi 60 liter per mengambil jasa angkutan dengan jarak 100 kilometer. Jika dibatasi, Riansyah mengatakan, maka pihaknya akan menggunakan solar industri dan dinilai akan semakin memberatkan RSTI.

"Kami RSTI mengapresiasi kebijakan ini. Tetapi tolong dan harap dibedakan antara mobil angkutan masyarakat dengan mobil perusahaan. Karena kami rata-rata mengangkut hasil pertanian, tetapi dari masarakat, bukan perusahaan. Dan untuk angkutan pertambangan di wilayah Babel, saya rasa tidak ada tambang-tambang besar seperti batu bara di wilayah lain yang banyak menggunakan angkutan," tutur Riansyah.

Selain itu, member RSTI juga beroperasi di angkutan material hingga angkutan pelabuhan yang biasa mengangkat bahan-bahan pokok. "Kami angkut barang-barang yang mensupport pemerintah juga, seperti sembako, pupuk, hasil olahan sawit rakyat. Kami ini truk pribadi, bukan truk PT," kata Riansyah. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved