Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Berpotensi Penunggakan Pembayaran

Pemerintah pusat mewacanakan menaikkan iuran peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Berpotensi Penunggakan Pembayaran
Bangkapos/irakurniati
Kepala tata usaha UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Pangkalpinang, Ratih. 

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Berpotensi Penunggakan Pembayaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah pusat mewacanakan menaikkan iuran peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Meski belum mendapatkan kepastian implementasi dari wacana tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam hal ini mengaku belum mendapat surat resmi dari BPJS Pangkalpinang apakah kenaikan juga berpengaruh pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah kota.

Kepala tata usaha UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Pangkalpinang, Ratih, mengatakan, pihaknya mendapati informasi adanya kenaikan iuran pada peserta mandiri saja, belum kepada peserta PBI.

Meskipun ada kenaikan tarif tersebut, Ratih menyebut, kesiapan anggaran daerah masih bisa menutupi kepesertaan.

"Kita sikapi nya siap dalam segi APBD untuk PBI masih bisa ditutupi. Kita juga masih punya slot yang tersedia. Kalau terjadi kenaikan, yang kita sikapi justru masyarakat yang membayar secara mandiri. Dikhawatirkan penunggakan semakin banyak," kata Ratih ditemui di ruang kerja nya, Jumat (30/8/2019).

Data yang dimiliki, peserta mandiri kelas 1 dan 2 yang menunggak selama pertengahan tahun 2019 ini ada sekitar 25.912 peserta. Sedangkan, kelas 3 nya sebanyak 12.656 peserta.

"Kalau posisi kelas mereka menunggak tidak mampu. Bisa saja mereka meminta untuk dijadikan peserta PBI kita, tentunya akan memakai anggaran juga. Tetapi karena kita masih punya slot untuk PBI jadi masih bisa kita cover," sambungnya.

Ratih menuturkan, kuota peserta PBI ditargetkan sebanyak 23.750 peserta dan yang sudah termasuk peserta tersebut baru 19.143 orang hingga pada Juli 2019.

Mengurus PBI, disebut Ratih, harus memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas sosial Kota Pangkalpinang. Pihaknya akan memproses pembuatan peserta PBI kalau ada surat rekomendasi tersebut.

Hal ini sudah tertuang dalam surat keputusan wali kota yang mengharuskan warga pra sejahtera untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, harus memiliki surat rekomendasi itu.

(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved