Khawatir Timbulkan Persepsi Salah di Masyarakat, Adet Enggan Publish Draft Raperda RZWP3K

Hari ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan rapat pembahasan Raperda RZWP3K, di ruang badan musyawarah kantor DPRD Provinsi

Khawatir Timbulkan Persepsi Salah di Masyarakat, Adet Enggan Publish Draft Raperda RZWP3K
bangkapos.com/m rizky
Rapat pembahasan Raperda RZWP3K, di ruang badan musyawarah kantor DPRD Provinsi Babel 

Khawatir Timbulkan Persepsi Salah di Masyarakat, Adet Enggan Publish Draft Raperda RZWP3K

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hari ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan rapat pembahasan Raperda RZWP3K, di ruang badan musyawarah kantor DPRD Provinsi Babel.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua pandus RZWP3K Adet Mastur, bersama dengan OPD terkait.

Dalam rapat kali ini Adet menegaskan jika pembahasan sudah sampai pada pasal 71 dari 95 pasal, terkait dengan sanksi perdata.

Pasal tersebut membahas tentang apabila pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) melanggar aturan, pemerintah berhak untuk mengajukan pelanggaran tersebut ke pengadilan.

"Terhadap ganti rugi kepada pelanggar yang memegang IUP," ujar Adet, Jumat (30/8/2019) kepada Bangkapos.com

Mengingat masa jabatan anggota DPRD periode sekarang sudah tidak sampai satu bulan lagi, namun Adet tetap optimis jika raperda ini bisa ia selesaikan.

Hal ini dikarenakan apabila raperda ini tidak diselesaikan, maka akan berpotensi konflik, dikarenakan masing-masing pihak akan saling memperebutkan zonasi.

Adet juga mengatakan jika raperda ini berfungsi untuk mengatur zona yang berada di laut, seperti zona tambang, budidaya, tangkap ikan, dan patiwisata.

Sehingga apabila tidak diatur, maka setiap sektor akan tumpang tindih zona, yang berbuntut akan menimbulkan konflik. Maka dari itu ia menegaskan jika penyelesaian raperda ini akan menyelesaikan konflik.

Pada saat Bangkapos.com mencoba untuk meminta draft raperda zonasi tersebut, Adet beralasan jika untuk sementara draft raperda tersebut belum bersifat final.

Ia menjelaskan jika tugas dari DPRD adalah menyelesaikan draft raperda, apabila draft tersebut sudah diselesaikan, tahapan berikutnya adalah tugas dari eksekutif, dalam hal ini pokja.

"Selanjutnya draft ini akan diusulkan ke Kementrian Kelautan untuk melakukan konsultasi teknis, tahapannya masih panjang,"

Sehingga draft tersebut belum bisa dipublikasikan, dikarenakan draft ini masih bisa berubah-ubah, dan ia mengkhawatirkan jika draft yang belum matang ini akan menimbulkan persespsi yang salah di masyarakat.

(Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved