Berita Pangkalpinang

Selama 10 Jam Rapat Pembahasan Raperda Zonasi Belum Juga Rampung

Waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB, namun DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan OPD terkait masih belum juga menyelesaikan

Selama 10 Jam Rapat Pembahasan Raperda Zonasi Belum Juga Rampung
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Rapat pembahasan raperda RZWP3K, Sabtu (31/8/2019) malam di DPRD Babel 

BANGKAPOS.COM-- Waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB, namun DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan OPD terkait masih belum juga menyelesaikan rapat pembahasan  Raperda Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sudah dimulai sejak pukul 09.30, Sabtu (31/8/2019).

Rapat kali ini memang tak biasa, dikarenakan dilaksanakan pada hari Sabtu, karena di akhir pekan seperti ini adalah hari libur bagi DPRD maupun OPD. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Raperda RZWP3K Adet Mastur.

Rapat yang mulanya berjalan lancar berubah menjadi alot saat memasuki pembahasan terkait zona pertambangan. Adet mengakui jika pansus merasa dilema dengan penentuan zona tambang.

Dikarenakan menurutnya apabila pansus menghapus semua zona tambang khususnya PT Timah Tbk, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa.

Karena akan ada pengangguran besar-besaran serta penghilangan terhadap aset negara yang berdampak pada, kehilangan pemasukan baik daerah maupun negara.

DPRD Babel menginginkan data-data terkait potensi timah dibawah tanah yang belum terukur, sehingga pihak eksekutif tidak bisa memberikan jawaban, namun DPRD juga menilai produksi.

Jika ditemukan produksi tersebut bisa berjalan dan bisa ditingkatkan, maka DPRD akan mengakomodir daerah tambang tersebut.

"Maka dari itu kita sudah memilah-milah, mana yang tidak bersinggungan dengan kepentingan yang lain, termasuk IUP swasta dan IUP PT Timah juga ada yang di hapus," jelas Adet , Sabtu (31/8) kepada Bangkapos.com

Namun sayangnya Adet mengaku, jika ia tidak terlalu ingat berapa dan dimana saja letak spesifik IUP PT Timah maupun IUP Swasta yang dihapus oleh pansus.

Dia hanya mengatakan, jika ada sekitar 20 IUP PT Timah yang dihapus, dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat. Namun kebanyakan IUP yang dihapus adalah IUP swasta.

"Kurang lebih saya lupa, nyampai 20 atau tidak IUP PT Timah itu, seperti Bangka Tengah kan ada dua, Bangka Barat ada enam kalau ga salah, Bangka Induk juga enam kalau ga salah, nah di Bangka Selatan saya lupa, kurang lebih entah di angka 20 atau tidak," kata Adet.

Sedangkan untuk daerah Belitung dan Belitung Timur, Adet menjelaskan, untuk saat ini kedua daerah tersebut tetap zero penambangan alias menjadi daerah bebas penambangan.

Adet juga mengatakan,  belum bisa mempublikasikan data detail dari zona tersebut, dikarenakan data saat ini belum final dan sudah ada beberapa draft yang mengalami perubahan.

Raperda ini nantinya juga masih akan dibawa untuk dilakukan konsultasi teknis oleh gubernur kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Senin, pekan depan, dan perdebatan akan kembali terjadi pada saat konsultasi teknis tersebut.

Meskipun konsultasi teknis tersebut merupakan ranah eksekutif, namun jika DPRD Babel diundang, maka pihaknya siap untuk hadir. (Bangkapos.com/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved