Kapolri Ungkap Peran Asing dalam Kerusuhan Papua hingga Pendemo Merasa Ditipu

Berita terkini Papua, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua

Kapolri Ungkap Peran Asing dalam Kerusuhan Papua hingga Pendemo Merasa Ditipu
Banjir Ambarita/Tribunnews.com
Kerusuhan di Jayapura Papua 

3. Putri Gus Dur Adakan Dialog dengan Tokoh Papua

Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muslimat NU Yenny Wahid
Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muslimat NU Yenny Wahid (TRIBUNNEWS.COM/THERESIA)

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Karena itu, menurut dia, harus ada roadmad atau rencana aksi yang jelas ke depan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Bagaimana solusi jangka panjang, menengah dan solusi jangka pendeknya, itu harus ada jelas," jelasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Srihandriatmo Malau/Vincentius Jyestha)

Editor: khamelia
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved