Berita Pangkalpinang

IUP di Belitung Masih Ada, Tetapi Tidak Boleh Beroperasi

Khusus Pulau Belitung, terutama Belitung Timur, Dasminto menyebutkan, kawasan ini sejak awal diusulkan zona non-pertambangan

IUP di Belitung Masih Ada, Tetapi Tidak Boleh Beroperasi
bangkapos.com/ DEDY Q)
Ketua Tim Pokja RZWP3K Dasminto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Tim Pokja Rencana Zonasi Pulau Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Dasminto menyatakan ada 4000-an hektare kawasan perairan di Babel yang kemudian direncanakan bukan untuk zona pertambangan. Luasan ini tersebar di sejumlah titik seperti di Bangka Barat, dan perairan Kabupaten Bangka.

"Zona tambang yang berkurang dari draft yang Pokja sampaikan itu, di Bangka Barat, dan Bangka. Artinya yang lain masih tetap seusai usulan. Di Bangka itu, hanya yang berkurang itu IUP hanya di Teluk Kelabat dalam," kata Dasminto seusai penandatanganan finalisasi dokumen antara dan draft raperda RZWP3K Babel, Senin (2/9/2019)

Khusus Pulau Belitung, terutama Belitung Timur, Dasminto menyebutkan, kawasan ini sejak awal diusulkan zona non-pertambangan untuk mengakomodir keinginan masyarakat di sana yang disampaikan lewat DPRD Beltim dan Bupati Beltim.

"Kalau ini sudah ada penolakan dari pemerintah kabupaten Beltim, jadi kami mengakomodir itu. Bupati dan DPRD-nya menyampaikan ini kehendak masyarakat. IUP di sana eksis, tetapi tidak boleh beroperasi. Karena ada kesepakatan masyarakatnya melalui DPRD dan diperkuat Bupati Beltim menyampaikan bahwa tidak ada zona tambang di sana,"kata Dasminto.

Meski demikian, Dasminto menyebutkan ada aturan pola ruang yang mengatur tiga poin kriteria di setiap zona peruntukannya, pertama yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan yang diperbolehkan tetapi dengan izin. Artinya, zona zero pertambangan dengan keberadaan IUP di dalamnya, bukan serta merta tidak diperbolehkan tambang di sana.

Hal yang sama juga berlaku untuk zona pariwisata atau zona perikanan karena ada klausul ketentuan tiga kriteria tersebut. "Jadi belum tentu kalau zonanya tidak ada (peruntukan), tetapi tidak bisa melakukan yang kita inginkan. Intinya di pengaturan pola ruang itu ada tiga kriteria, diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperbolehkan dengan izin," katanya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pansus RZWP3K Adet Mastur. Kasus di Pulau Belitung misalnya, dokumen antara dan draft raperda RZWP3K dinyatakan zero zona pertambangan.

Adet mengatakan, zero zona pertambangan di Pulau Belitung sesuai dengan yang diajukan pada draft awal raperda RZWP3K yang diajukan oleh eksekutif.

"IUP-nya masih ada. Tetapi zonanya (zona pertambangannya) tidak ada lagi," ujar Adet

Bahwa di sana ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), di wilayah bukan zona pertambangan, Adet mengatakan, raperda memiliki klausul ketentuan peralihan yang akan mengatur pemanfaatan zona tersebut. Adet mengamini jika kemudian disebut meskipun bukan zona pertambangan, tidak serta merta aktivitas penambangan tidak bisa dilakukan.

"Artinya silakan melakukan penambangan, ada yang ramah lingkungan. Tetapi sekali lagi, tugas kami menetapkan zona-nya. Tugas kami bukan mencabut IUP," ucap Adet.

"Apabila IUP itu ada, dan masih aktif, kami akan beri waktu sampai limit waktunya berakhir," ucapnya.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved