Berita Pangkalpinang

Ketua DPRD Bangka Belitung Kejar 60.000 PBI APBN, Bantu Iuran BPJS Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung menargetkan tahun 2019 ini seluruh masyarakat sudah tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Bangka Belitung Kejar 60.000 PBI APBN, Bantu Iuran BPJS Masyarakat
tribun singkawang
ilustrasi- Warga mengantre pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan, Jl Firdaus, Singkawang, Senin (12/10/2015). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung menargetkan tahun 2019 ini seluruh masyarakat sudah tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dengan tercovernya seluruh masyarakat sebagai peserta BPJS ini, Bangka Belitung sudah bisa mencapai target unirversal helth coverage (UHC) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, dengan naiknya 2 kali lipat iuran BPJS, maka pemerintah Provinsi Bangka Belitung pun kesulitan untuk mencapai target tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan di pusat masih ada kuota sebanyak 60.000 PBI APBN. Jumlah ini tentunya akan meringankan beban anggaran provinsi program PBI APBD Provinsi.

“Yang 60.000 ini harus kita kejar ke pusat. Kita masih punya peluang untuk mendapatkan PBI APBN yang 60.000 ini,” kata Didit Srigusjaya.

Didit bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS akan berangkat ke pusat. Mereka meminta kuota 60.000 PBI APBN terealisasi dan ditambah.

“Insha Allah, mudah-mudahan keinginan ini bisa tercapai. Artinya kita bisa membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dapat biaya BPJS gratis, baik dari provinsi maupun APBN,” ujar Didit Srigusjaya.

Sebelumnya Pemprov Babel melalui Dinas Kesehatan menganggarkan sekitar Rp 30 miliar lebih untuk membantu melalui PBI APBD tahun 2020 dengan jumlah PBI APBD sebanyak 59.926 jiwa.

Akan tetapi setelah adanya kenaikan iuran BPJS, 2 kali lipat dari iuran sebelumnya, anggaran Pemprov Bangka Belitung akan sangat terbebani.

Didit juga meminta, beban PBI APBD Provinsi ini tidak hanya dibebani dari APBD Provinsi saja, akan tetapi pemerintah kabupaten juga harus menganggarkannya.

“Jangan hanya membebani APBD Provinsi saja, Kabupaten juga harus menganggarkan untuk PBI dari APBD Kabupaten,” kata Didit Srigusjaya.

(bangkapos.com / Hendra)
 

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved