Berita Pangkalpinang

Perda Zonasi Bukan Harga Mati, Tambang Masih Tetap Bisa Beroperasi

Setelah proses penandatanganan dokumen antara ini, Pansus RZWP3K akan melakukan konsultasi teknis dan konsultasi publik.

Perda Zonasi Bukan Harga Mati, Tambang Masih Tetap Bisa Beroperasi
bangkapos.com/ Hendra
Penandatanganan berita acara draf perda RZWP3K, oleh Pansus RZWP3K bersama SKPD terkait di DPRD Propinsi Bangka Belitung, Senin (2/9/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Peraturan Daerah (Perda) Zonasi atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ternyata tak membatasi sepenuhnya penambangan di wilayah laut, khususnya di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur mengatakan Perda RZWP3K ini mengubah pola untuk dijadikan ruang penggunaan lain.

“Kami tidak berhak mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan). Tetapi kami hanya menetapkan dalam pola ruang ini mau dijadikan apa. Apakah dijadikan ini mau kita jadikan ruang untuk pertambangan, budidaya ikan, daerah tangkap ikan, maupun daerah pariwisata,” kata Adet Mastur usai menandatangani berita acara draf Perda RZWP3K di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (2/9/2019).

Meskipun perda ini belum final, namun dipastikannya dalam perda ini tidak menghapus sepenuhnya IUP-IUP yang ada.

“Disini kita tegaskan tidak mencabut IUP. Tetapi kita memindahkan zona tambang jadi zona lain. Jadi urusan IUP tidak kita cabut,” tegas Adet.

“IUP masih berlaku. Cuma pola penggunaannya yang dibedakan. Berikutnya untuk mengaturnya ada pasal-pasal peralihan, ada juga pasal ketentuan dan lain-lain. Ini yang mungkin mereka masih tetap,” jelas Adet Mastur.

IUP yang masih aktif atau belum habis masa berlakunya, tak dipermasalahkan untuk melakukan operasi penambangan. Meskipun IUP aktif tersebut berada di zona pemanfaatan lain.

Asalkan penambangan di lautnya yang ramah lingkungan.

Panitia Khusus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menandatangani berita acara draf Perda RZWP3K di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Senin (2/9/2019), sore.

Hadir dalam penandatangan draf Perda RZWP3K, Dinas Pertambangan, Dinas Kelautan serta SKPD terkait lainnya di Provinsi Bangka Belitung.

Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan draf yang ditandatangani tersebut belum final.

“Ini baru dokumen antara. Setelah dokumen antara ini akan ada proses selanjutnya,” kata Adet Mastur.

Setelah proses penandatanganan dokumen antara ini, Pansus RZWP3K akan melakukan konsultasi teknis dan konsultasi publik.

“Dari konsultasi ini nantinya akan ada masukan saran dan pendapat dari pihak tertentu, seperti kementrian-kementrian terkait. Setelah itu baru final dokumennya,” kata Adet Mastur.

(bangkapos.com / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved