Gabungkan Biro Dengan Pergub, Didit : Ini Akan Menjadi Masalah Buat Gubernur Nantinya

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana akan menggabung beberapa biro membuat DPRD berdebat soal anggaran tahun 2020

Gabungkan Biro Dengan Pergub, Didit : Ini Akan Menjadi Masalah Buat Gubernur Nantinya
dok bangka pos
Ketua DPD PDIP Provinsi Babel, Didit Srigusjaya 

Gabungkan Biro Dengan Pergub, Didit : Ini Akan Menjadi Masalah Buat Gubernur Nantinya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rencana Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang akan menggabung beberapa biro membuat DPRD berdebat panjang, baik itu soal peraturan hingga soal anggaran tahun 2020.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan perdebatan terjadi terkait pengusulan anggaran dari biro yang akan digabung ini.

"Biro pembangunan digabung dengan Biro Ekonomi, Biro Humas bergabung dengan Diskominfo. Masalahnya saat pengusulan anggaran masih menggunakan nomenklatur lama. Ini yang kita pertanyakan," kata Didit Srigusjaya, usai jeda rapat Badan Anggaran, di DPRD Babel, Selasa (3/9/2019).

Lanjut Didit, sebelum mengajukan anggaran harusnya penggabungan biro tersebut memiliki landasan hukum yang kuat yakni dengan perda.

Sementara Pemprov Babel, menggabungkan biro tersebut hanya melalui peraturan gubernur saja.

"Kalau mau merevisi atau menggabungkan biro itu tidak boleh dengan pergub. Harusnya dengan perda. Kita tanya dasar hukumnya apa, mereka sendiri tidak bisa menunjukkan," kata Didit.

"Ini akan menjadi masalah buat gubernur nantinya. Bukan hanya soal anggaran saja, tapi sudah melanggar aturan. Masa perda yang mengatur kemudian pergub yang merevisi. Ini kan tidak boleh," jelasnya.

Lanjut Didit, keinginan pemprov Babel merangkitkan OPD disambut baik oleh DPRD Babel. Hal ini dilakukan juga untuk menghemat anggaran Pemprov Babel.

Akan tetapi, proses penggabungan OPD ini harus mengikuti aturan yang ada.

Tidak bisa hanya dengan pergub, lalu digabungkan begitu saja tanpa adanya perda.

"Pemprov Babel harusnya mengusulkan di prolegda, kemudian baru ke DPRD. Setelah itu baru kita bahas. Ini nomenklatur yang lama, tetapi pengajuan anggaran pakai nomenklatur baru. Tidak bisa seperti itu, makanya kita pertanyakan," ujar Didit Srigusjaya.

(Bangka Pos / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved