Harapan Kadinkes Bangka Belitung Iuran PBI Tidak Dinaikkan

Mulyono Susanto menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar kepastian kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Harapan Kadinkes Bangka Belitung Iuran PBI Tidak Dinaikkan
Dokumentasi Bangka Pos
Kepala Dinas Kesehatan Babel, Mulyono Susanto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung Mulyono Susanto menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar kepastian kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski begitu ia berharap iuran kepesertaan BPJS Kesehatan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal ini ia sampaikan menanggapi kabar bahwa pemerintah hanya akan menaikkan iuran peserta non-PBI pada 2020 mendatang. Sementara usulan kenaikan iuran PBI ditolak oleh DPR RI.

"Kami berharap iuran PBI ini tidak naik. Karena pengaruhnya besar sekali kalau jadi naik. PBI ini ada APBN, APBD provinsi dan kabupaten kota, dampaknya luas sekali," ucap Mulyono, Selasa (3/9/2019).

Dia mengatakan, jika PBI tidak dinaikkan, maka Dinkes Babel akan merencanakan agar Babel mencapai status Universal Health Coverage (UHC).

Artinya, anggaran yang awalnya tersedia untuk mengantisipasi kenaikan bisa direncanakan untuk mencapai status paling tidak 95 persen warga Babel terjamin kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Tetapi kalau naiknya sampai Rp 42 ribu, kami tidak bisa UHC. Untuk mempertahankan kepesertaan yang ada saja, kami sudah berat, tidak bisa UHC. Semoga saja tidak naik untuk yang PBI ini," ujarnya.

Saat ini, Dinkes dan DPRD Babel berencana mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar pada 2020 mendatang untuk mengantisipasi rencana kenaikan ini.

Anggaran untuk mengcover 59 ribuan peserta PBI APBD Provinsi tersebut naik dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 17 miliar.

Mulyono mengatakan, perhitungan itu dilakukan berdasarkan rencana kenaikan maksimal iuran kelas III yang mencapai Rp 42 ribu.

"Kami pakai pola maksimalnya Rp 42 ribu, artinya tidak mungkin lebih dari itu. Nanti keputusannya di Perpres. Kalau kami tidak menganggarkan, ya kami salah juga kalau anggarannya tidak cukup. Tetapi kalau tidak sampai Rp 42 ribu, risikonya ada Silpa," kata Mulyono.

Halaman
12
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved