Berita Sungailiat

Jumahir Terbukti Cabuli Adik Ipar, Hakim Vonis Delapan Tahun Penjara

Jumahir alias Ma'i diganjar vonis delapan tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan pria asal Belinyu Bangka itu bersalah

Jumahir Terbukti Cabuli Adik Ipar, Hakim Vonis Delapan Tahun Penjara
KOMPAS.COM/LAKSONO HARI WIWOHO
ILUSTRASI Aksi cabul 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jumahir alias Ma'i diganjar vonis delapan tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat menyatakan pria asal Belinyu Bangka itu terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul pada adik iparnya sendiri, sebut saja nama korban Bunga (9). Putusan ini dibacakan Majelis Hakim PN Sungailiat dipimpin Ketua Majelis, Fatimah, Selasa (3/9/2019) petang.

"Menyatakan Terdakwa Jumahir alias Ma'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan sebelumnya," kata Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan, Selasa (3/9/2019) petang.

Majelis hakim tak hanya menjatuhkan vonis penjara, namun mengharuskan Terdakwa Jumahir alias Ma'i membayar denda Rp 200 Juta. Apabila denda tidak dibayar, maka hukuman terdakwa ditambah tiga bulan lagi.

"Denda Rp 200 Juta subsider tiga bulan kurungan," kata Fatimah melanjutkan amar putusan.

Terdakwa Jumahir alias Ma'i yang ketika itu didampingi Penasihat Hukum, Suherman diberikan kesempatan menyatakan sikap.

Setelah musyawarah dengan penasihat hukum, terdakwa kemudian menyatakan sikap pikir-pikir. Begitu pula Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yudha Pratama, menyatakan sikap serupa.

Dikonfirmasi usai sidang, Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Belinyu, Dede MY didampingi JPU Yudha Pratama, Selasa (3/9/2019) menyatakan putusan hakim sebanding tuntutan jaksa.

"Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi intinya vonis hakim dengan tuntutan jaksa confirm," kata Dede.

Diakui Dede, pandangan hukum JPU seirama dengan Majelis Hakim PN Sungailiat yang meyakini terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI, Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang RI,  Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Saat ditanya mengenai batas akhir sikap pikir-pikir JPU maupun terdakwa, Dede menyatakan tujuh hari setelah putusan dibacakan hakim.

Halaman
12
Penulis: ferylaskari
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved