Humas Protokol Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers

Tiga hari melakukan lawatan ke DKI Jakarta, rombongan humas protokol Setdako Pangkalpinang bersama awak media menyelesaikan kunjungannya

Humas Protokol Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers
dok bangka pos
Kunjungan humas protokol setdako Pangkalpinang dan awak media ke dewan pers, Jumat (6/9/2019) 

Humas Protokol Pangkalpinang Kunjungi Dewan Pers

BANGKAPOS.COM - Tiga hari melakukan lawatan ke DKI Jakarta, rombongan humas protokol Setdako Pangkalpinang bersama awak media menyelesaikan kunjungannya dengan mendatangi dewan pers, Jumat (6/9/2019).

Tiba di kantor Dewan Pers yang beralamat di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, anggota dewan pers Hendry Chairudin Bangun dan Ahmad Jauhari langsung menyambut hangat dan melakukan diskusi di ruangan lantai 7 kantor tersebut.

Kabag Humas Setdako Pangkalpinang, Hasan Rumata, menuturkan, sekretariat dewan pers dipilih sebagai satu di antara tujuan lawatan karena ingin mengetahui dan berdiskusi hadirnya media yang berperan sebagai penyambung lidah pemerintah sekaligus mengajak awak media yang hadir untuk belajar dan berdiskusi.

"Kami datang ke Jakarta, sekalian saja ke dewan pers karena rombongan kebanyakan wartawan. Semoga setelah ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk kami ketika pulang nanti," ujar Hasan, Jumat (6/9/2019).

Sementara, anggota dewan pers Hendry Ch Bangun, banyak memberikan wejangan dan panduan kepada wartawan. Misalnya wartawan harus memiliki profesionalisme dan media sebaiknya harus terverifikasi, yang artinya menjadi bagian dari perlindungan dewan pers.

Selain itu, dia menuturkan, di Indonesia kemerdekaan pers itu sangat dijunjung tinggi dan perlindungan terhadap wartawan.

"Kebebasan pers di Indonesia itu paling tinggi. Wartawan juga harus tersertifikasi, dengan adanya UKW (uji kompetensi wartawan) membuktikan dia profesional, kalau ada hal yang menyangkut wartawan itu, dewan pers bisa membantu dan meyelesaikan dengan UU pers," jelas Hendry.

Lebih lanjut, Ahmad Jauhari menambah, ada puluhan ribu media yang ada di Indonesia. Media-media ini perlu dilakukan pendataan agar jelas verifikasi nya sehingga tidak ada bukan media yang mengaku media.

Jauhari mengatakan, diakui sebagai media, yakni dia yang berupa perusahaan dengan standar gaji sesuai UMP daerah tersebut dan memiliki kantor sendiri sehingga ketika ada sesuatu hal dapat dipertanggungjawabkan.

"Di Indonesia itu ada 47 ribu media tapi yang diakui mereka yang memiliki sertifikasi dan terverifikasi. Jangan sampai, mengaku media tapi bukan media, malah menjadikan sebagai perantara untuk kepentingan," sebut Jauhari.

(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved