Pemkot Pangkalpinang Rencana Adopsi Kanal Jakarta Smart City Milik Pemprov DKI

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengunjungi balai kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Pemkot Pangkalpinang Rencana Adopsi Kanal Jakarta Smart City Milik Pemprov DKI
bangkapos.com/Ira Kurniati
Kunjungan pemkot Pangkalpinang ke diskominfo DKI Jakarta, Kamis (5/9/2019) 

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Kota Pangkalpinang mengunjungi balai kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rombongan staf bidang humas dan protokol serta awak media ini disambut hangat oleh dinas komunikasi dan informatika Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kunjungan ini, Diskominfo DKI Jakarta memaparkan mengenai Jakarta Smart City, kanal pengaduan pemprov yang bisa diakses masyarakat dan menampilkan transparansi pelayanan publik oleh pemerintah.

Tenaga ahli field dan operasional Jakarta Smart City, Derina, memaparkan Jakarta Smart City merupakan kanal pengaduan yang berisi 12 kanal pengaduan mengenai pelayanan publik, seperti kemacetan lalu lintas, sampah liar hingga parkir liar. Dalam kanal ini pun masyarakat dapat melaporkan mengenai pelayanan publik maupun informasi melalui kanal ini. Nantinya, aduan yang masuk tersebut diproses oleh sistem dan opertaor untuk kemudian disampaikan ke SKPD yang bersangkutan. Kanal ini sudah terbentuk sekitar tahun 2016 lalu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kebutuhan dan untuk kepentingan publik.

"Jadi masyarakat bisa mengirimkan aduan melalui kanal ini. Kemudian kami proses, croscek di lapangan apakag laporan dari user tersebut sesuai dengan fakta. Tim survey kami lalu melaporkan dan selanjutnya kami sampaikan ke SKPD mengenai permasalahan tersebut agar segera ditangani," ujar Derina.

Menurutnya, dengan adanya kanal pengaduan ini diklaim meningkatkan partipasi masyarakat dan membantu menyampaikan informasi serta meningkatkan citra positif pemerintah.

Sementara, Staf peneliti dan pengembangan Jakarta Smart City, Annisa Rias, menambah, dalam sehari terdapat sekitar 500 hingga 1000 laporan masuk, ini pun didominasi oleh laporan parkir liar maupun sampah liar yang meresahkan masyarakat. Rias menyebut, semua aduan masyarakat sedapat mungkin diserahkan ke SKPD bersangkutan dan tidak ada klasifikasi prioritas yang didulukan.

"Semua nya ditangani dan tidak ada prioritas seperti apa yang didahulukan. Tetapi untuk penanganan biasa nya maksimal teratasai enam jam, namun ada beberapa yang membutuhkan waktu lebih dari itu. Misalnya masalah lampu jalan, bisa membutuhkan waktu sampai tujuh hari," jelas nya.

Jakarta Smart City tidak hanya berisi kanal pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik saja, tetapi informasi lain mengenai CCTV yang memantau arus lalu lintas, harga kebutuhan pokok di pasar, bahkan harga tanah yang sudah terintegrasi oleh badan pertanahanan nasional.

Sementara, kabag humas setdako Pangkalpinang, Hasan Rumata, menuturkan, kanal pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi merupakan langkah baik apalagi diera industri 4.0 yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi. Studi banding yang dilakukan ini pun, akan dikaji kembali dengan kemampuan Kota Pangkalpinang dalam menerapkan nya. Hanya saja, menurut Hasan yang sedang dipikirkan dalam penerapan nya yakni mencari sumber daya manusia yang menghandle sistem tersebut.

"Kita memang ada rencana menuju kesana (mengadopsi kanal jakarta smart city), yang lebih spesifik nya di bagian diskominfo. Pulang ini nanti coba kami bahas dengan pak wali kota bagaimana rekrutmen SDM maupun penambahan anggaran untuk membuat kanal seperti ini," pungkas Hasan

(bangkapos.com/Ira Kurniati)

 

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved